MALANG, SUARAKEADILANNEWS.ID – Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada program dan kebijakan. Kualitas aparatur menjadi kunci utama.
Pesan tersebut disampaikan Asep saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka Peningkatan Kualitas Manajemen ASN, Selasa (11/8/2026) di Malang.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bakorwil Malang, BKD Provinsi Jawa Timur, dan Bank Jatim yang dibuka oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni.
*Membangun ASN, Membangun Birokrasi, Membangun Daerah*
Asep menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam melihat kinerja ASN. ASN tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi harus memastikan hasilnya terukur, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
“*Membangun ASN, membangun birokrasi, membangun daerah. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan*,” ujar _Asep_.
Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini menuntut ASN yang profesional, adaptif, melek teknologi dan data, mampu memecahkan masalah, serta bekerja secara kolaboratif. Namun kompetensi itu harus diterjemahkan dalam kinerja nyata.
“*ASN harus bekerja, bekerja dan bekerja yang berkinerja*. Tetapi kinerja yang baik saja tidak cukup. ASN harus bekerja dengan baik dan benar,” tegasnya.
*Baik dan Benar: Output, Outcome, Impact*
Asep menjelaskan, kinerja “baik dan benar” artinya terukur dan sesuai ketentuan. Ia mendorong ASN tidak berhenti pada _output_ atau hasil langsung, tetapi harus sampai pada _outcome_ dan _impact_.
“*Pada outcome, ukurannya adalah akuntabilitas*. Apa yang kita kerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil. Sementara _impact_ adalah memastikan hasil itu memberikan perubahan dan manfaat yang lebih luas,” jelasnya.
“*Jangan hanya mengejar output. Kita harus melihat outcome-nya seperti apa dan impact-nya apa*. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” tambah Asep.
Ia juga mengingatkan, masyarakat menilai pemerintah dari kemudahan, kecepatan, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan kemampuan menyelesaikan masalah.
*Kinerja Individu Harus Terhubung ke Kesejahteraan Masyarakat*
Asep menegaskan tidak ada pekerjaan ASN yang berdiri sendiri. Kinerja individu harus terhubung dengan kinerja perangkat daerah, kinerja pemerintah daerah, pembangunan wilayah, hingga kesejahteraan masyarakat.
“*Jangan melihat pekerjaan kita hanya sebagai pekerjaan individu*. Kinerja individu harus terhubung dengan kinerja perangkat daerah, kemudian kinerja pemerintah daerah, pembangunan wilayah dan akhirnya kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, pengembangan kompetensi ASN harus berbasis kebutuhan organisasi. Kompetensi yang perlu diperkuat meliputi kepemimpinan, kemampuan digital dan data, _problem solving_, komunikasi, kolaborasi, inovasi, dan adaptabilitas.
*Pentingnya Kolaborasi dan Data Terintegrasi*
Dalam konteks kewilayahan, Asep menilai persoalan tidak bisa diselesaikan satu institusi saja. Diperlukan *kolaborasi, sinergi, dan orkestrasi* antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“*Kolaborasi, sinergi dan orkestrasi merupakan solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan*. Kita harus membangun semangat giat bersama dan maju bersama di wilayah kerja Bakorwil Malang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma pengelolaan kepegawaian dari administrasi menjadi *Human Capital Management berbasis merit*. Data ASN harus akurat, mutakhir, terintegrasi, dan digunakan untuk perencanaan, pemetaan kompetensi, karier, kinerja, hingga pengambilan keputusan.
Di akhir, Asep berharap rakor ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama membangun ASN yang tepat, kompeten, berkinerja, berintegritas, dan melayani.
“*Ketika kita membangun ASN, sesungguhnya kita sedang membangun birokrasi. Dan ketika kita membangun birokrasi, kita sedang membangun daerah*,” pungkasnya.
*Reporter: HR SuaraKeadilanNews.id**
*MALANG, SUARAKEADILANNEWS.ID* –
*Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar* menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada program dan kebijakan. Kualitas aparatur menjadi kunci utama.
Pesan tersebut disampaikan Asep saat menjadi keynote speaker dalam *Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka Peningkatan Kualitas Manajemen ASN*, *Selasa (11/8/2026)* di Malang.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi *Bakorwil Malang, BKD Provinsi Jawa Timur, dan Bank Jatim* yang dibuka oleh *Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni*.
*Membangun ASN, Membangun Birokrasi, Membangun Daerah*
Asep menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam melihat kinerja ASN. ASN tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi harus memastikan hasilnya terukur, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
“*Membangun ASN, membangun birokrasi, membangun daerah. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan*,” ujar _Asep_.
Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini menuntut ASN yang profesional, adaptif, melek teknologi dan data, mampu memecahkan masalah, serta bekerja secara kolaboratif. Namun kompetensi itu harus diterjemahkan dalam kinerja nyata.
“*ASN harus bekerja, bekerja dan bekerja yang berkinerja*. Tetapi kinerja yang baik saja tidak cukup. ASN harus bekerja dengan baik dan benar,” tegasnya.
*Baik dan Benar: Output, Outcome, Impact*
Asep menjelaskan, kinerja “baik dan benar” artinya terukur dan sesuai ketentuan. Ia mendorong ASN tidak berhenti pada _output_ atau hasil langsung, tetapi harus sampai pada _outcome_ dan _impact_.
“*Pada outcome, ukurannya adalah akuntabilitas*. Apa yang kita kerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil. Sementara _impact_ adalah memastikan hasil itu memberikan perubahan dan manfaat yang lebih luas,” jelasnya.
“*Jangan hanya mengejar output. Kita harus melihat outcome-nya seperti apa dan impact-nya apa*. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” tambah Asep.
Ia juga mengingatkan, masyarakat menilai pemerintah dari kemudahan, kecepatan, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan kemampuan menyelesaikan masalah.
*Kinerja Individu Harus Terhubung ke Kesejahteraan Masyarakat*
Asep menegaskan tidak ada pekerjaan ASN yang berdiri sendiri. Kinerja individu harus terhubung dengan kinerja perangkat daerah, kinerja pemerintah daerah, pembangunan wilayah, hingga kesejahteraan masyarakat.
“*Jangan melihat pekerjaan kita hanya sebagai pekerjaan individu*. Kinerja individu harus terhubung dengan kinerja perangkat daerah, kemudian kinerja pemerintah daerah, pembangunan wilayah dan akhirnya kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, pengembangan kompetensi ASN harus berbasis kebutuhan organisasi. Kompetensi yang perlu diperkuat meliputi kepemimpinan, kemampuan digital dan data, _problem solving_, komunikasi, kolaborasi, inovasi, dan adaptabilitas.
*Pentingnya Kolaborasi dan Data Terintegrasi*
Dalam konteks kewilayahan, Asep menilai persoalan tidak bisa diselesaikan satu institusi saja. Diperlukan *kolaborasi, sinergi, dan orkestrasi* antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“*Kolaborasi, sinergi dan orkestrasi merupakan solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan*. Kita harus membangun semangat giat bersama dan maju bersama di wilayah kerja Bakorwil Malang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma pengelolaan kepegawaian dari administrasi menjadi *Human Capital Management berbasis merit*. Data ASN harus akurat, mutakhir, terintegrasi, dan digunakan untuk perencanaan, pemetaan kompetensi, karier, kinerja, hingga pengambilan keputusan.
Di akhir, Asep berharap rakor ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama membangun ASN yang tepat, kompeten, berkinerja, berintegritas, dan melayani.
“*Ketika kita membangun ASN, sesungguhnya kita sedang membangun birokrasi. Dan ketika kita membangun birokrasi, kita sedang membangun daerah*,” pungkasnya.
*Reporter: HR SuaraKeadilanNews.id*
*MALANG, SUARAKEADILANNEWS.ID* –
*Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar* menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada program dan kebijakan. Kualitas aparatur menjadi kunci utama.
Pesan tersebut disampaikan Asep saat menjadi keynote speaker dalam *Rapat Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka Peningkatan Kualitas Manajemen ASN*, *Selasa (11/8/2026)* di Malang.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi *Bakorwil Malang, BKD Provinsi Jawa Timur, dan Bank Jatim* yang dibuka oleh *Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni*.
*Membangun ASN, Membangun Birokrasi, Membangun Daerah*
Asep menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam melihat kinerja ASN. ASN tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi harus memastikan hasilnya terukur, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
“*Membangun ASN, membangun birokrasi, membangun daerah. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan*,” ujar _Asep_.
Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini menuntut ASN yang profesional, adaptif, melek teknologi dan data, mampu memecahkan masalah, serta bekerja secara kolaboratif. Namun kompetensi itu harus diterjemahkan dalam kinerja nyata.
“*ASN harus bekerja, bekerja dan bekerja yang berkinerja*. Tetapi kinerja yang baik saja tidak cukup. ASN harus bekerja dengan baik dan benar,” tegasnya.
*Baik dan Benar: Output, Outcome, Impact*
Asep menjelaskan, kinerja “baik dan benar” artinya terukur dan sesuai ketentuan. Ia mendorong ASN tidak berhenti pada _output_ atau hasil langsung, tetapi harus sampai pada _outcome_ dan _impact_.
“*Pada outcome, ukurannya adalah akuntabilitas*. Apa yang kita kerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil. Sementara _impact_ adalah memastikan hasil itu memberikan perubahan dan manfaat yang lebih luas,” jelasnya.
“*Jangan hanya mengejar output. Kita harus melihat outcome-nya seperti apa dan impact-nya apa*. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” tambah Asep.
Ia juga mengingatkan, masyarakat menilai pemerintah dari kemudahan, kecepatan, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan kemampuan menyelesaikan masalah.
*Kinerja Individu Harus Terhubung ke Kesejahteraan Masyarakat*
Asep menegaskan tidak ada pekerjaan ASN yang berdiri sendiri. Kinerja individu harus terhubung dengan kinerja perangkat daerah, kinerja pemerintah daerah, pembangunan wilayah, hingga kesejahteraan masyarakat.
“*Jangan melihat pekerjaan kita hanya sebagai pekerjaan individu*. Kinerja individu harus terhubung dengan kinerja perangkat daerah, kemudian kinerja pemerintah daerah, pembangunan wilayah dan akhirnya kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, pengembangan kompetensi ASN harus berbasis kebutuhan organisasi. Kompetensi yang perlu diperkuat meliputi kepemimpinan, kemampuan digital dan data, _problem solving_, komunikasi, kolaborasi, inovasi, dan adaptabilitas.
*Pentingnya Kolaborasi dan Data Terintegrasi*
Dalam konteks kewilayahan, Asep menilai persoalan tidak bisa diselesaikan satu institusi saja. Diperlukan *kolaborasi, sinergi, dan orkestrasi* antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“*Kolaborasi, sinergi dan orkestrasi merupakan solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan*. Kita harus membangun semangat giat bersama dan maju bersama di wilayah kerja Bakorwil Malang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma pengelolaan kepegawaian dari administrasi menjadi *Human Capital Management berbasis merit*. Data ASN harus akurat, mutakhir, terintegrasi, dan digunakan untuk perencanaan, pemetaan kompetensi, karier, kinerja, hingga pengambilan keputusan.
Di akhir, Asep berharap rakor ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama membangun ASN yang tepat, kompeten, berkinerja, berintegritas, dan melayani.
“Ketika kita membangun ASN, sesungguhnya kita sedang membangun birokrasi. Dan ketika kita membangun birokrasi, kita sedang membangun daerah,” pungkasnya.
Reporter: HR SuaraKeadilanNews.id

