SKN.ID,Sabtu 28 September
Mimika – Marjan Tusang, SH,MH selaku Ketua DPC Federasi Pertambangan Dan Energi KSBSI di Kab Mimika, memberikan apresiasi kepada Pemda Mimika dalam hal ini Disnaker Mimika mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Orang Asli Papua (OAP) ungkapnya.
Raperda ini sangat penting dan Urgen untuk segera di tetapkan karena dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan OAP dalam pembangunan daerah sekaligus memastikan keberpihakan terhadap masyarakat lokal dalam setiap aspek ketenagakerjaan.
Tenaga kerja Orang Asli Papua wajib hukumnya di lindungi STOP PHK ORANG ASLI PAPUA karena yang di PHK tidak pulang kampung tapi tetap tinggal di Timika, maka secara tidak langsung akan menambah jumlah pengangguran. Yang lebih fatal lagi Papua PHK Papua . Aneh bin ajaib luar biasa, dimana keberpihakan Orang Papua terhadap Orang Papua itu Sendiri , tuturnya
“Untuk itu Kami sangat mendukung adanya Raperda ini, karena menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk mendorong kesetaraan kesempatan bagi Tenaga Kerja dan Pencaker bagi Orang Asli Papua. Dengan adanya regulasi ini, kami berharap OAP lebih diberdayakan dan mendapatkan akses yang lebih besar terhadap peluang kerja di Mimika,” ujar Ketua DPC Serikat Buruh Mimika.
Menurutnya, aturan ini mampu memberikan jaminan bagi OAP untuk lebih berdaya di tanah sendiri. Kami berharap Raperda ini segera disahkan, karena menjadi angin segar bagi masyarakat lokal yang selama ini merasa kurang mendapat kesempatan bekerja di lingkungan PTFI, hal ini dapat saya sampaikan bahwa masih banyak Perusahaan yang tidak punya kantor di Timika mendatangkan tenaga kerja dari luar Timika mengakibatkan Pencaker Timika gigit jari pertumbuhan pengangguran bertambah terutama di sektor pertambangan dan industri,” tuturnya Marjan Tusang
Saya selaku Ketua DPC FPE Mimika berharap dengan lahirnya Ranperda ini menjadi kewajiban bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Mimika untuk memprioritaskan tenaga kerja OAP pada posisi-posisi strategis maupun non-strategis. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja lokal guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.
Dengan adanya Raperda Pemberdayaan Tenaga Kerja Orang Asli Papua, diharapkan Mimika dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Papua dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (OAP)












