Tanjabtim. Skn.id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) prov Jambi menggelar rapat paripurna masa persidangan ke II tahun 2025-2026, dengan agenda: penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tanjabtim Tahun Anggaran 2025, dan pengambilan keputusan DPRD, pada Rabu 29 April 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjabtim Hj. Zilawati. SH dan dihadiri oleh Wakil Bupati Muslimin Tanja. S. Th.i, M. Si serta 16 anggota dewan lainnya, unsur Forkopimda, para OPD di lingkup Pemkab Tanjabtim.
Pada pendapat akhir para fraksi Secara umum,” seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD kab. Tanjabtim menyatakan pendapat, yakni,” dapat menerima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, miskipun dengan berbagai masukan dan catatan strategis sebagai masukan, bahan pertimbangan, evaluasi dan perbaikan ke depan.
Pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menerima LKPJ dengan 12 catatan penting. Di antaranya menekankan agar seluruh rekomendasi komisi DPRD wajib ditindaklanjuti oleh OPD pada tahun anggaran 2026. PAN juga mengingatkan agar program yang telah disepakati bersama tidak berubah dalam pelaksanaannya tanpa persetujuan DPRD. Ujarnya tegas.
Selain itu, fraksi PAN menyoroti sejumlah sektor, mulai dari belum maksimalnya program “Bening Desaku”, transparansi bantuan seragam sekolah, kondisi infrastruktur jalan Rantau Rasau yang rusak, hingga pengelolaan sampah yang dinilai perlu ditingkatkan. Tak hanya itu, distribusi LPG subsidi, bantuan nelayan, serta pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius.
Sementara itu, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja komisi DPRD yang telah membahas LKPJ secara komprehensif. Golkar menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sektor ekonomi seperti UMKM, pertanian, dan perikanan.
Kemudian fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan, termasuk mendesak RSUD Nurdin Hamzah untuk segera menghadirkan tenaga psikolog guna mendukung layanan kesehatan mental, rehabilitasi narkoba, hingga pendampingan korban kekerasan.
Pendapat akhir Fraksi NasDem, dalam pandangannya mengingatkan pentingnya evaluasi program unggulan pemerintah di tahun pertama masa jabatan. Mereka juga menyoroti reformasi birokrasi, penataan tenaga honorer, serta pentingnya sinergi antar OPD agar program pembangunan tidak tumpang tindih.
Selain itu, NasDem juga menyoroti tingginya angka kebakaran di wilayah permukiman dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan melalui program CSR untuk penyediaan sarana mitigasi kebakaran.
Pendapat akhir Fraksi Demokrasi Keadilan, ia menegaskan bahwa LKPJ harus menjadi alat evaluasi yang jujur, bukan sekadar formalitas administratif. Mereka mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data serta percepatan realisasi program yang menyentuh langsung masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan, di antaranya terkait kelengkapan laporan LKPJ yang dinilai belum memuat secara rinci komponen APBD. Gerindra juga menyoroti program berobat gratis yang dinilai belum tersosialisasi dengan baik serta meminta pemerintah segera merealisasikan janji-janji program prioritas.
Selanjutnya Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan BPK secara serius, meningkatkan pelayanan Disdukcapil, serta mendukung program nasional yang dicanangkan Presiden.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Wakil Bupati Tanjabtim Muslimin Tanja menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan visi “MERATA” (Membangun Bersama Rakyat untuk Sejahtera dan Bahagia).
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program, namun menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan.“Berbagai dinamika dan masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Muslimin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan LKPJ yang telah berjalan dengan baik, serta berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga demi mewujudkan Tanjabtim yang lebih maju dan sejahtera.
Rapat paripurna ditutup dengan penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.(003).












