Banner Iklan
Berita

DPRD Tulungagung Enggan Berkomentar, Transparansi Publik Dipertanyakan*

59
×

DPRD Tulungagung Enggan Berkomentar, Transparansi Publik Dipertanyakan*

Sebarkan artikel ini

TULUNGAGUNG, Suara keadilanNews.id– Fungsi wakil rakyat sebagai penyambung aspirasi masyarakat kini menuai sorotan. Di Kabupaten Tulungagung, sejumlah anggota DPRD terkesan acuh dan enggan memberikan pernyataan ketika wartawan meminta pandangan terkait dugaan permasalahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal, DPRD sejatinya adalah representasi rakyat yang memiliki kewajiban moral dan politik untuk menyuarakan kepentingan publik.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, ketika dimintai tanggapan soal dugaan masalah di salah satu OPD, hanya menjawab singkat: “Silahkan minta statmen ke OPD.” Jawaban ini menimbulkan tanda tanya besar. Bukankah DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap OPD? Mengapa justru melempar bola ke pihak yang sedang dipersoalkan?

Hal serupa juga terjadi pada Ketua Komisi D DPRD Tulungagung, Ali Masruf. Saat wartawan mengajukan pertanyaan, pesan hanya dibaca tanpa ada balasan. Sikap bungkam ini semakin memperkuat kesan bahwa wakil rakyat tidak berani bersikap tegas mewakili keluhan masyarakat.

Fenomena bungkamnya DPRD Tulungagung menimbulkan spekulasi liar di tengah publik. Apakah para wakil rakyat sungkan terhadap OPD yang diawasi? Ataukah ada kepentingan tertentu yang membuat mereka enggan berkomentar? Sejumlah pengamat menilai, sikap ini mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Wartawan adalah perpanjangan tangan masyarakat untuk mendapatkan informasi berimbang. Jika DPRD saja menutup diri, bagaimana masyarakat kecil bisa memperoleh kejelasan atas permasalahan yang menyangkut hajat hidup mereka?

Dalam sistem demokrasi, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan inilah yang paling ditunggu masyarakat, terutama ketika muncul dugaan penyimpangan di OPD. Namun, sikap bungkam justru menimbulkan kesan DPRD kehilangan nyali. Keterbukaan informasi adalah hak publik yang dijamin undang-undang. Wakil rakyat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyampaikan sikap, bukan justru bersembunyi di balik diam. Transparansi bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sikap acuh DPRD Tulungagung terhadap permintaan wartawan bukan hanya melemahkan fungsi pengawasan, tetapi juga merusak citra lembaga legislatif. Publik kini bertanya: Apakah DPRD benar-benar mewakili rakyat, atau sekadar menjadi penonton yang enggan bersuara? (HR/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *