Tuban, Suarakeadilannews.id Senin (03/06/2024) siang Anggota polres Tuban mendatangi dua lokasi tambang galian C di Didesa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, yang diduga belum punya izin atau ilegal.
Pemantauan pewarta dilokasi tambang yang di amankan anggota Polres Tuban yaitu dua ceker (penjaga). “Tertangkap kamera pewarta aktivitas tambang tersebut masih terus beraktifitas dan alat berat excavator masih terus beroprasi terkesan tidak ada beban apapun.
Ketika melakukan operasi tambang galian C yang diduga ilegal, lanzimnya kegiatan harus dihentikan, mesin bego (excavator), dan semua kendaraan di jadikan sebuah barang bukti.
Polres Tuban melalui Kasatreskrim Polres Tuban AKP Riyanto SH., M.H., menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib jika ditemukan permasalahan terkait praktik tambang ilegal tersebut.
“Kalau ada temuan ihwal tambang, silahkan mendatangi Unit tindak pidana tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Tuban,” katanya kepada Awak Media ini Minggu (02/06/2024) siang.
Saat awak media mencoba konfirmasi Kasatreskrim Polres Tuban AKP Riyanto SH., M.H., melalui pesan via whatsapp iya mengungkapkan biyar di mintai keterangan dulu mas. Ungkapnya
Sebelumnya Sudah pernah di beritakan Aktivitas galian C atau pertambangan di Kabupaten Tuban marak dilakukan. Salah satu diantaranya di wilayah hukum Polsek Soko Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Jawa Timur.
Meskipun kegiatan tersebut memiliki risiko tinggi dan berdampak besar terhadap lingkungan, nyatanya aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut hingga kini masih terus beroperasi dengan nyaman.
Keberadaan aktivitas tambang liar di Desa Simo Kecamatan Soko Tuban ini perlu mendapat perhatian penuh dari Pemprov Jatim maupun Polda Jatim dalam melakukan penertiban.
Seperti diketahui, pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.
Spesifikasinya di atas meliputi pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5).
Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.
Sementara untuk tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pajak galian golongan C merupakan salah satu bagian dari pajak kabupaten/ kota. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Selanjutnya dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
Nilai jual sebagaimana dimaksud dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.












