Malang, suara keadilannews.id – Kemeriahan Kirab Budaya Karnaval dan Sound Horeg di Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare pada 3-4 Juli 2026, kini bergeser menjadi sorotan hukum.
Pemicunya adalah dugaan komersialisasi lahan parkir` oleh Kepala Desa Sumberpetung, Hamim dengan nilai transaksi Rp10.000.000
Narasi Hukum: Parkir Boleh, Tapi Harus Punya Payung Hukum
Dalam tata kelola pemerintahan desa, aset desa termasuk Tanah Kas Desa [TKD] atau fasilitas umum tidak bisa diperlakukan seperti barang pribadi.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 menegaskan, Pendapatan Asli Desa [PADesa] berasal dari salah satunya hasil usaha dan hasil aset Artinya, segala bentuk pemanfaatan aset desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa
Lebih tegas lagi, Permendagri No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa pemanfaatan aset desa harus melalui mekanisme Peraturan Desa [Perdes] atau minimal Peraturan Kepala Desa [Perkades] serta sepengetahuan BPD
Tanpa dua hal itu, maka penarikan dana Rp10 juta` yang disebut dijual ke TMN lalu dijual lagi Rp15 juta ke ADI berpotensi menjadi Pungutan Liar [Pungli]
Perpres No. 87 Tahun 2016 secara eksplisit memberantas segala bentuk pungli yang tidak memiliki dasar hukum.
Ancaman Pidana: Dari Wewenang ke Tipikor
Jika dana tersebut tidak masuk kas desa dan diduga mengalir ke oknum, maka perbuatannya masuk kategori penyalahgunaan wewenang
UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf g melarang Kepala Desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya Pelanggaran ini dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
Jika ada unsur menguntungkan diri sendiri dari uang negara/desa, maka UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 3` dapat digunakan. Ancamannya: pidana penjara seumur hidup atau 1-20 tahun.
“Kalau tidak ada Perdes dan tidak masuk PADesa, maka ini bukan sewa. Ini pungli,” ujar seorang pegiat desa yang meminta dirahasiakan namanya.
Kades Pilih Bungkam, Transparansi Diuji
Hingga berita ini ditayangkan, Kades Hamim belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi via WhatsApp centang dua dan telepon tidak direspons.
Padahal, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik, termasuk desa, untuk membuka informasi terkait pengelolaan keuangan.
Diamnya seorang Kades saat ditanya soal uang rakyat, justru menguatkan desakan publik: Uang Rp10 juta itu larinya kemana? (HR/ACH)
… Bersambung….

