MALANG, SUARA KEADILAN — Dugaan praktik penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di SD Negeri 6 Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang memicu sorotan publik. Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk segera menindaklanjuti.
Penjualan LKS di lingkungan sekolah dilarang keras. Aturannya jelas tercantum dalam Pasal 12a Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah dan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 18 huruf a
Kedua aturan tersebut melarang pihak sekolah maupun komite menjual buku pelajaran, bahan ajar, dan seragam di lingkungan sekolah.
Bukti Beredar di Grup Wali Murid
Larangan ini dibuat untuk mencegah `pungutan liar (pungli) dan meringankan beban orang tua.
Suara Keadilan menerima tangkapan layar percakapan di grup WA wali murid yang diduga berasal dari lingkungan SDN 6 Sumberpetung Dalam pesan tersebut disebutkan adanya pengambilan dan pembayaran LKS.
Assalamu’alaikum wr wb
Ibu bapak wali murid untuk pengambilan dan pembayaran LKS di rumah saya
Harga
Kelas 1: Rp66.000 dapat 6 LKS
Kelas 2: Rp66.000 dapat 6 LKS
Kelas 3: Rp77.000 dapat 7 LKS
Kelas 4: Rp88.000 dapat 8 LKS
Kelas 5: Rp88.000 dapat 8 LKS`l
Kelas 6: Rp88.000 dapat 8 LKS
Mohon segera diambil
Terimakasih atas pemberitahuannya wassalammualikum wr wb
Beberapa wali murid di Desa Sumberpetung mengaku keberatan. “Seharusnya buku itu disediakan negara. Jangan sampai ada pungli berkedok LKS,” kata salah satu wali murid.
Kepsek: Sekolah Tidak Tahu, Itu Keinginan Wali Murid
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SDN 6 Sumberpetung membantah mengetahui adanya transaksi tersebut.
“Mohon maaf , kalau pun ada pembelian LKS itu kehendak wali murid. Kami pihak sekolah tidak tau menau masalah pembelian buku tersebut,” ujarnya ketika di konfirmasi suara keadilan lewat Warsaaf pada Senin (13/07/2026) pagi
Ia menegaskan buku ajar dari sekolah sudah lengkap. Pembelian LKS disebut murni inisiatif wali murid untuk belajar di rumah.
“Ya saya tidak tau pak, kan itu mungkin keinginan wali murid sendiri. Sebenarnya buku ajar di sekolah sudah lengkap. Tapi pihak wali murid menginginkan buku tersebut untuk digunakan belajar di rumah. Jadi yang bertanggung jawab semua wali murid,” jelasnya.
Dinas Diminta Bertindak
Sekolah yang terbukti menjual LKS bisa dikenai sanksi administratif mulai teguran lisan, tertulis, hingga pencopotan jabatan kepala sekolah. Jika terbukti pungli, bisa berujung pada proses pidana
Warga Sumberpetung berharap Dinas Pendidikan Kab. Malang segera melakukan sidak dan memberikan sanksi tegas agar praktik ini tidak terulang.
Hingga berita ini diturunkan, Suara Keadilan masih berupaya melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kab. Malang dan Kabid SDN Pendidikan kabupaten Malang.
…….Bersambung….
(HR)
SUARA KEADILAN NEWS

