MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Gelombang keresahan masyarakat di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kian memuncak. Warga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Mapolsek Lawang, untuk segera melakukan tindakan tegas terkait operasional usaha cucian kendaraan di kawasan Pujasera Lawang yang diduga kuat menabrak aturan perizinan dan menyalahgunakan fasilitas umum (fasum).
Berdasarkan investigasi di lapangan, usaha yang diduga milik oknum warga Ketindan berinisial “N” tersebut berdiri di atas lahan eks Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah. Pengalihan fungsi lahan negara menjadi tempat usaha pribadi ini menjadi sorotan tajam karena dilakukan tanpa melalui prosedur administratif yang sah.
Aset Negara Diduga Diserobot, Lurah Mengaku Kecolongan
Pemanfaatan lahan eks fasum seharusnya tunduk pada mekanisme Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, fakta mengejutkan datang dari otoritas setempat. Lurah Lawang, Bambang, secara blak-blakan mengaku tidak pernah mengeluarkan izin ataupun menerima pemberitahuan resmi.
“Saya tidak tahu adanya aktivitas tersebut dan sampai saat ini tidak ada tembusan atau izin ke kelurahan maupun kecamatan,” tegas Bambang saat dikonfirmasi awak media.
Keanehan semakin mencuat ketika muncul klarifikasi dari anggota DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, yang justru dinilai bertolak belakang dengan keterangan pihak kelurahan. Kondisi ini memicu dugaan adanya intervensi dari oknum berpengaruh di balik operasional usaha tersebut.
Sikat Air Tanpa Izin Bisnis, Perumda Tirta Kanjuruhan Angkat Bicara
Tak hanya persoalan lahan, praktik usaha ini juga diduga merugikan negara dari sektor sumber daya air. Hasil penelusuran ke Perumda Tirta Kanjuruhan (PDAM) unit Lawang mengungkap bahwa usaha cucian tersebut tidak terdaftar sebagai pelanggan niaga/bisnis.
“Sementara belum ada pengajuan izin pemasangan meteran berbasis bisnis untuk penggunaan air cucian kendaraan. Informasi sementara, mereka menggunakan saluran dari rumah tangga perorangan,” ungkap salah satu petugas Perumda Tirta Kanjuruhan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hal ini jelas melanggar UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, di mana penggunaan air untuk kepentingan komersial wajib menggunakan tarif khusus dan izin resmi (SIPA jika menggunakan air tanah).
Sorotan Tajam Terhadap Dampak Lingkungan
Aktivitas cucian kendaraan yang menghasilkan limbah kimia dari sabun dan oli ini juga diduga tidak mengantongi dokumen lingkungan seperti SPPL atau UKL-UPL. Tanpa sistem pembuangan limbah yang jelas, usaha ini berpotensi merusak ekosistem sekitar dan melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024.
Adapun poin-poin krusial yang menjadi tuntutan warga meliputi:
Kejelasan Status Lahan: Transparansi sewa lahan eks fasum yang merupakan aset negara.
Legalitas Perizinan: Absennya koordinasi dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan.
Penyalahgunaan Air: Penggunaan sambungan rumah tangga untuk kegiatan bisnis.
Limbah Cair: Tidak adanya dokumen AMDAL dan sistem pengolahan limbah.
Warga Menanti Nyali Aparat Penegak Hukum
Masyarakat meminta agar Mapolsek Lawang bertindak profesional dan tidak tebang pilih, meski ada dugaan keterlibatan nama besar di belakangnya.
“Penegakan aturan harus adil dan transparan tanpa intervensi. Ini menyangkut aset negara dan lingkungan hidup. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar salah satu warga Lawang dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat luas masih menunggu langkah konkret dari Mapolsek Lawang dan instansi terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Kabupaten Malang. (*Ach/Tim)












