*DUGAAN PUNGUTAN LIAR SERAGAM DI SMPN 3 KEPANJEN: TARIK BIAYA Rp1.185.000 TANPA BUKTI AKUNTABEL*
*Makang, Suara keadilannews.id* – Praktik pungutan liar (pungli) yang mengatasnamakan penjualan seragam sekolah kembali terindikasi terjadi di lingkungan SMP Negeri 3 Kepanjen, Kabupaten Malang.
Di tengah kebijakan pemerintah yang melarang sekolah negeri melakukan transaksi jual beli seragam, institusi pendidikan tersebut diduga menarik biaya sebesar *Rp1.185.000* kepada peserta didik baru kelas VII.
*Transaksi Tanpa Akuntabilitas*
Berdasarkan penelusuran dan keterangan wali murid kelas 7F, pembayaran dilakukan secara tunai di Koperasi Sekolah. Yang menjadi catatan kritis adalah tidak adanya bukti pembayaran resmi berupa kwitansi.
“Kami menyetorkan dana sebesar Rp1.185.000 di koperasi. Namun kami tidak menerima kwitansi resmi. Transaksi hanya dicatat pada secarik kertas yang mencantumkan nama siswa dan orang tua memenuhi pembayaran,” ujar wali murid tersebut, Sabtu (1/8/2026).
Kondisi ini menciptakan kerawanan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Tidak adanya bukti formal berpotensi menghilangkan jejak audit penggunaan dana.
Lebih lanjut, terdapat pula informasi mengenai adanya permintaan sumbangan lain di luar biaya seragam yang nominalnya disebut mencapai jutaan rupiah. Hal tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
*Indikasi Pelanggaran Regulasi*
Tindakan tersebut patut diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pasal 12 huruf c peraturan tersebut secara eksplisit melarang sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melakukan pungutan kepada peserta didik.
Selain itu, Surat Edaran Kemendikbud juga menegaskan larangan bagi sekolah negeri untuk menjual seragam kepada peserta didik.
*Absennya Klarifikasi Pihak Sekolah*
Upaya konfirmasi kepada Kepala SMPN 3 Kepanjen, Margo Sujono Hadi, S.Pd., M.Pd melalui pesan elektronik pada Minggu (2/8/2026) tidak memperoleh tanggapan. Pesan telah terbaca, namun tidak ada jawaban resmi hingga berita ini diturunkan.
*Tuntutan Pemeriksaan*
Kasus ini menuntut perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum. Diperlukan audit investigatif untuk menelusuri aliran dana dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.
Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara tidak boleh dibebani dengan praktik yang memberatkan dan tidak transparan.
*Bersambung…* _(Sukir/Tim)_












