Blora, Jawa Tengah – suarakeadilannews.id -15 April 2025 – Sebuah isu dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan menghebohkan Blora dan menjadi perbincangan hangat di kalangan wali murid SMPN 1 Blora. Pesan berantai dari Ketua Paguyuban Kelas 7e yang viral di media sosial mengungkap adanya ‘patokan’ biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa untuk partisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) sekolah dan acara perpisahan siswa kelas 9.
Dalam pesan tersebut, tertera bahwa setiap siswa kelas 7 dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000 dengan rincian Rp. 100.000 untuk bakti sosial dan Rp. 100.000 untuk doorprize jalan sehat. Selain itu, siswa kelas 7 dan 8 juga ‘ditarik’ biaya masing-masing Rp. 30.000 untuk acara perpisahan kelas 9.
Penggunaan istilah ‘sumbangan’ bagi orang tua yang dinilai memiliki rezeki lebih justru menimbulkan kecurigaan adanya pemaksaan terselubung. Wali murid mempertanyakan transparansi dan dasar penetapan biaya tersebut, mempertanyakan apakah ini benar-benar partisipasi sukarela atau justru pungutan liar yang membebani.
Keresahan semakin meluas setelah tangkapan layar pengumuman ini bocor dan viral di media sosial. Ketua Paguyuban 7e, yang terkejut dengan viralnya informasi ini, langsung menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh wali murid.
“Ngapunten yang sudah TF saya kembalikan mawon dl soalnya kelas kita ada yg ss d buat SS entah d kirim k media ati apa dengan PP nomor saya seumpama Ndak setuju bisa bilang Ndak gini sebelum saya minta maaf,” tulis Ketua Paguyuban 7e dalam pesannya yang menunjukkan kepanikan dan kekecewaan.
Reaksi keras dari warganet dan wali murid tak terhindarkan. Banyak yang menyayangkan adanya ‘biaya partisipasi’ yang dianggap memberatkan. Pertanyaan mendasar pun muncul: Apakah pihak sekolah mengetahui dan menyetujui ‘kebijakan’ ini? Bagaimana mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana ‘sumbangan’ tersebut?
Insiden ini jelas mencoreng citra dunia pendidikan di Blora. Di tengah upaya memajukan kualitas pendidikan, praktik yang terindikasi pungutan liar justru menimbulkan keresahan dan beban finansial bagi orang tua siswa.
Menanggapi isu yang viral ini, Media suarakeadilannews.id, telah melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan setempat. Pihak Dinas Pendidikan melalui perwakilannya menyatakan akan mempelajari lebih lanjut “konstruksi kasusnya” sebelum memberikan tanggapan resmi.
Hingga saat ini, pihak sekolah SMPN 1 Blora belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik ‘sumbangan’ yang viral ini. Masyarakat Blora menanti penjelasan yang transparan dan akuntabel agar isu ini tidak semakin berkembang liar dan merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
Publik menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar berkedok sumbangan ini demi menjaga integritas dunia pendidikan.
( jurnalis/Tim/Koordinator Media suarakeadilannews.id)













