Suarakeadilannews.id
Pesisir Selatan(Sumbar)
Pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 tepatnya jam 9.15 Pagi Tim LP KPK
Berkunjung ke SMAN 1 Linggosari Baganti Pasnya Jam Belajar.
Sampainya kami di SMAN kami temui satpam tantas dia berkata kepala sekolah lagi Ada tamu PK “Anggota DPRD Provinsi H.MUCHKLASIN.S.Si.
Tim LP KPK (Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) Komisi Daerah Sumatra Barat Langsung Masuk Perkarangan Sekolah di Layani seseorang Guru di seduh kan kopi.
Yendriyedi Kepala Divisi Satgas Ring 1.LP KPK Kok anak tidak belajar PK,, kepada guru yg menemani Tim LP KPK
Guru tersebut menjawab semua guru dan kepala sekolah termasuk wakil lagi pertemuan dengan Anggota DPRD PK PKH.MUCHKLASIN.S.Si.
Ini kan jam Belajar masih Jam 9.20 Pagi,Hal ini sudah mengganggu Anak didik kok di semua ruangan kelas tidak ada guru ini ada kepentingan apa PK H.MUCHKLASIN. Datang ke sini PK

Kepada awak media ini.
Dalam kesempatan ini Ketua LP KPK Komda Sumbar ZULHAKIM.C.F.L.E
Saat bubar nya acara pertemuan semua guru dengan Calon DPRD Provinsi Sumatra Barat Partai PKS H.MUCHKLASIN.S.Si Yang Masih Aktif Di Komisi ll Beliau memakai Baju seragam PKS Acara Bubar Jam 10.45.berapa jam terganggunya anak anak belajar.
Ketua LP KPK langsung Bersalaman dengan Kepala Sekolah dan H.MUCHKLASIN.S.Si,
Hey..Ada Acara apa ini PK kok pagi sudah datang jam belajar ..Silaturahmi PK jawab H.MUCHKLASIN.S.Si.
Wah..Silaturahmi hal ini perlu kita curigai dalam masa kompaye.
Dalam hal ini kami dari Tim Menduga arahnya muaranya kompanye ini juga suatu kesalahan H.MUCHKLASIN.S.Si di duga kakangi UU putuskan MK
Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan Denda.
Melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye.
“Pelarangan ini juga diperkuat kembali dalam PKPU tentang Kampanye. Jadi tidak ada kelonggaran soal ketentuan ini,” tegasnya.
Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur sejumlah tempat publik yang dilarang menjadi tempat kampanye, dan salah satunya adalah lembaga pendidikan
Pelanggaran yang di lakukan Dalam pokok perubahan Peraturan KPU (PKPU) kampanye terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan itu adalah di universitas.Buuksn di SD,SMP,SMA
Tutup Zulhakim.C.F.L.E dengan Sinis .
















