Malang, keadilannews.id – Kepala Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Warsono menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026. Momentum ini dipandang sebagai kesempatan penting untuk merefleksikan peran strategis desa dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menurut Warsono, desa merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi potensi lokal harus terus digalakkan agar desa mampu tumbuh mandiri dan berdaya saing.
> “Melalui peringatan Hari Desa Nasional 2026 ini, kami berharap semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat desa semakin kokoh. Desa harus menjadi ruang lahirnya inovasi, pelayanan publik yang berkualitas, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Desa Mulyory berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
> “Sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan desa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Warsono menekankan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta pelestarian nilai sosial dan budaya lokal.
> “Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat, kami optimistis Desa Mulyorejo dapat terus bergerak menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.
Hari Desa Nasional diperingati setiap 15 Januari, merujuk pada tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan ini diperkuat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan.
Pada peringatan tahun 2026, pemerintah mengusung tema “Bangun Desa, Bangun Indonesia – Desa Terdepan untuk Indonesia”, yang menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari kemajuan desa, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun tata kelola pemerintahan. (HR)












