Malang, suara keadilannews.id – Pesta rakyat seharusnya jadi ruang bahagia. Tapi tidak di Desa Sumberpetung
Gelaran karnaval dengan alunan sound horeg yang baru saja digelar justru meninggalkan luka. Bukan hanya di telinga warga karena bass menggelegar, tapi juga di hati karena munculnya dugaan komersialisasi fasilitas umum dan pungli parkir
Kekecewaan itu kini tumpah ruah di media sosial. TikTok menjadi panggung protes warga.
*”Bayar 15 Ribu, Parkir Tak Jelas”*
Satu persatu curhatan warga muncul di kolom komentar. Tak ada lagi yang ditutup-tutupi.
Akun cia cia menulis dengan nada kesal:
“Aku bayar parkir 15 ribu tp pakirannya GK di atur dan GK di jga”
Warga lain, Rudiati, menyebut ini déjà vu.
“Sumberpetung, ws Ra kaget. seng karnaval Nang ngisor Iko parkir tau kasus Saiki d baleni neh”
Artinya: sudah biasa. Parkir bermasalah, lalu diulang lagi.
Dari Lapak Dijual Sampai Ajakan Boikot
Kritik warga tidak berhenti di parkir. Isu meluas ke dugaan penjualan lapak dan `komersialisasi aset desa.
“lapak tebuan juga di jual” sindir akun SamDoel87
Yang lebih keras, ada ajakan perlawanan. Akun user6369950922105 meminta warga menolak keras jika rumahnya dijadikan jalur sound horeg
“Sepakat masyarakat jangan mengijinkan depan rumah u acara karnaval soundhoreg… undang” Tipikor sdh masuk itu”
Bahkan ada ajakan boikot total:
“Wis wargane Ojo Podo melok karnaval …perangkat desane cek karnaval dewe”- Paijo Bejo
Tudingan Anti Kritik Menguat
Puncaknya, warga mulai menyorot sikap pemerintah desa. Akun Nur Cahaya Cahaya melempar sindiran tajam:
“lanjut trs kades jare gak butuh wartawan”
Kalimat ini memicu pertanyaan: apakah kritik warga dan media memang sengaja diabaikan?
*Dikonfirmasi 4 Pihak, Semua Pilih Diam*
Seharusnya, di saat gaduh seperti ini, pemerintah hadir memberi penjelasan.
Namun Suara keadilannews.id mencatat, konfirmasi yang dikirim ke Kades Sumberpetung, Camat Kalipare, DPMD Kab. Malang, hingga Inspektorat Kab. Malang melalui WhatsApp pada Kamis (23/7/2026) hanya berbalas centang dua.
Bungkam seribu bahasa.
Padahal yang dipertanyakan publik sederhana:
1. Kemana uang parkir Rp15.000 itu?
2. Siapa yang mengantongi hasil sewa lapak?
3. Atas dasar apa lahan desa dipakai untuk acara yang diduga meraup keuntungan?
Catatan Redaksi
Karnaval boleh meriah. Sound horeg boleh menggelegar. Tapi jangan sampai hak warga untuk rasa aman, nyaman, dan transparansi ikut terkubur oleh dentumannya. (HR/Ach)

