Banner Iklan
Berita Daerahjawa tengah

HEBOH! Kontraktor PT BSM Diduga Sikat Solar Subsidi untuk Proyek PUPR Belasan Miliar

187
×

HEBOH! Kontraktor PT BSM Diduga Sikat Solar Subsidi untuk Proyek PUPR Belasan Miliar

Sebarkan artikel ini

BLORA, Jawa Tengah – suarakeadilannews.id – 09/11/2025. Sebuah dugaan pelanggaran hukum serius mencuat dari proyek strategis peningkatan jalan nasional ruas Jepon – Bogorejo – Bts. Kab. Tuban. Kontraktor pelaksana, PT. Bumi Sarana Makmur, dengan nilai kontrak fantastis Rp 19.599.554.529,00 dari Kementerian PUPR, disorot tajam karena disinyalir menggunakan BBM jenis Solar Subsidi untuk menggerakkan ekskavator dan alat berat lainnya. Dugaan ini bukan isapan jempol, melainkan didukung oleh bukti foto yang memperlihatkan jelas pengisian bahan bakar ke wadah-wadah non-standar, seperti kempu 1000 liter dan galon bekas, di lokasi proyek.

​Skandal ini diperkuat oleh pengakuan mengejutkan dari warga setempat yang sudah sering menyaksikan praktik ilegal ini. “Kami sering lihat ada yang bawa jeriken besar-besar, isinya solar, terus diisikan ke alat berat itu,” ungkap seorang warga. Praktik pengisian menggunakan jeriken adalah modus utama dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, petani, dan masyarakat kurang mampu.
Foto dokumentasi  aktivitas mencurigakan ini berlangsung di lokasi proyek pada tanggal 27 Oktober 2025.

​Perbuatan ini adalah bentuk penyalahgunaan pengadaan yang secara eksplisit melanggar hukum di Indonesia. Berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014, alat berat dan proyek pemerintah sama sekali tidak boleh menikmati Solar Subsidi. Artinya, kontraktor diduga telah melakukan kerugian terhadap keuangan negara dan hak rakyat miskin. Ancaman pidana untuk penyalahgunaan BBM subsidi sangat serius, yaitu pidana penjara hingga 6 tahun dan denda fantastis hingga Rp 60 miliar, sesuai UU Migas Pasal 55.

​Proyek yang menargetkan peningkatan jalan sepanjang 4,88 KM dan dijadwalkan selesai 31 Desember 2025 ini kini terancam cacat hukum. Dengan dana sebesar ini, kepatuhan hukum dan etika kontraktor, PT. Bumi Sarana Makmur, menjadi pertanyaan besar. Aktivitas “rampok” solar subsidi ini tidak hanya menunjukkan inefisiensi anggaran, tetapi juga merusak program subsidi tepat sasaran yang tengah digalakkan pemerintah.

​Oleh karena itu, publik mendesak Kepolisian, Kejaksaan, dan BPH Migas untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam. Aparat tidak boleh tinggal diam atas dugaan penyalahgunaan dana negara dan hak rakyat miskin ini. Kontraktor harus diminta pertanggungjawaban penuh atas pelanggaran ini sebelum proyek senilai belasan miliar rupiah ini selesai tanpa ada penegakan hukum.

​

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *