Banner Iklan

Hutan Ngraho Disulap Jadi Kebun Tebu, CDK Bojonegoro: “Tangkap Saja!”

102
×

Hutan Ngraho Disulap Jadi Kebun Tebu, CDK Bojonegoro: “Tangkap Saja!”

Sebarkan artikel ini

BOJONEGORO, suarakeadilannews.id – 28 Juni 2026 | Kawasan hutan di wilayah Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, kini tengah dalam sorotan tajam. Puluhan hektare lahan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, diduga kuat telah disulap menjadi lahan perkebunan tebu ilegal. Aktivitas ini memicu keresahan publik terkait lemahnya pengawasan aparat di lapangan.

​Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Bojonegoro, Endang Handayani, saat dikonfirmasi pada Minggu (28/6/2026), secara tegas membantah keterlibatan instansinya. Ia menyatakan bahwa CDK tidak pernah mengeluarkan izin penanaman tebu di kawasan tersebut.

​”CDK tidak pernah mengeluarkan izin penanaman tebu. Yang punya kewenangan mengeluarkan izin hanya Menteri Kehutanan,” ujar Endang dengan nada tegas.

​Ketika disinggung mengenai adanya keterlibatan oknum pendamping di lapangan yang seringkali mengatasnamakan program tertentu, Endang membantah keras adanya kaitan dengan pihaknya. Ia justru melempar bola panas kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan tersebut.

​”Tidak ada hubungan dengan CDK. Tangkap saja,” tambahnya singkat.

​Pernyataan “lepas tangan” dari pihak CDK ini berbanding terbalik dengan narasi yang dibangun beberapa hari sebelumnya. Pada rapat koordinasi (23/6/2026), pihak CDK bersama sejumlah aktivis lingkungan seperti perwakilan Semut Ireng, Idfos, dan pegiat perhutanan sosial, menggaungkan komitmen menjaga hutan dari praktik ilegal.

​Zaenal Abidin, S.H., salah satu aktivis yang hadir dalam rapat tersebut, bahkan sempat menyinggung adanya dugaan praktik perusakan hutan oleh oknum tertentu, termasuk penanaman tebu ilegal. Zaenal menekankan perlunya tindakan tegas dan tidak adanya kompromi terhadap perusak lingkungan.

​Namun, di lapangan, fakta menunjukkan sesuatu yang berbeda. Meski diskusi dan rapat koordinasi telah digelar, aktivitas penanaman tebu di Ngraho tetap melenggang tanpa hambatan. Publik kini mulai mempertanyakan, apakah koordinasi tersebut hanya sebatas formalitas di atas kertas, atau memang ada “pembiaran” terstruktur terhadap perambahan hutan di wilayah tersebut.

​Pernyataan “tangkap saja” dari Kepala CDK Bojonegoro semestinya menjadi sinyal bagi aparat penegak hukum (APH) untuk segera bergerak. Jika benar aktivitas tersebut tidak memiliki izin dari kementerian, maka tindakan tersebut adalah pelanggaran berat terhadap UU Kehutanan.

​Hingga berita ini diterbitkan, belum ada langkah konkret dari pihak berwenang di tingkat daerah untuk menghentikan aktivitas di Ngraho. Apakah hutan di Bojonegoro akan terus dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum, ataukah negara akan hadir untuk memulihkan fungsi kawasan hutan tersebut?

​Penulis: koordinator seluruh jawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *