Banner Iklan
Berita

I Nyoman Wenten Mencari Keadilan, Tanahnya Diserobot Pengembang Sampai Sekarang Masih Belum Ada Kejelasan

136
×

I Nyoman Wenten Mencari Keadilan, Tanahnya Diserobot Pengembang Sampai Sekarang Masih Belum Ada Kejelasan

Sebarkan artikel ini

Denpasar Bali Suara keadilanews.id – Perjuangan seorang I Nyoman Wenten warga dari Benoa Nusa dua Bali . Bertahun-tahun lahan yang diklaimnya milik orang tuannya I Nyoman Rudang diserobot pengembang sampai saat ini belum ada kejelasan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan lahan milik orang tuanya yang diklaimnya diserobot pihak pengembang dan kini dibangun komplek perumahan

Lahan yang diklaim Nyoman Wenten sebagai lahan orang tuanya itu saat ini telah menjadi bagian dari perumahan Gang Bedugul Putih III Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

Padahal, I Wayan Rudang mengaku tidak pernah sama sekali menjual lahan yang dibeli dari hasil jerih payahnya bersama mendiang Istrinya ke pihak lain.

Namun saat ini lahan yang telah dibikin Perumahan oleh pengembang properti malah telah keluar sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kadek Anggreni dan dokter Kamajaya. Tanah tersebut kemudian dipecah menjadi 2 Induk sertifikat yang akan dibagi lagi menjadi 30 sertifikat

“Kami baru tahu pada tanggal 20 Juli 2020 membayar pajak PBB sekalian mengecek tanahnya, malah menemukan bahwa tanah tersebut sudah berisi bangunan rumah ,” terang I Nyoman Wenten putra dari I Nyoman Rudang

Kepada awak media, Nyoman Wenten Putra dari I Nyoman Rudang menyampaikan, pada Tahun 1973, I Nyoman Rudang membeli tanah seluas sekitar 3150m² dari I Rupek dengan SHM Nomor 397. Tanah tersebut dikelola oleh I Wayan Lodri, yang bersama istrinya, Ni Made Wardi, tidak memiliki anak. I Wayan Lodri mulai mengelola tanah tersebut sebulan setelah pembelian, dan hasilnya dibagi setiap enam bulan sekali kepada I Nyoman Rudang.

“Setelah I Wayan Lodri meninggal dunia pada tahun 2010, sehingga tanah tersebut tidak dikelola. Meskipun I Nyoman Rudang berusaha mencari pengelola baru, tidak ada yang bersedia. Setiap tahun, ia memeriksa kondisi tanahnya dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Teuku Umar Bali,” ungkapnya.

Dijelaskan olehnya, lalu pada bulan Februari 2019, I Nyoman Rudang mengecek keadaan lahan tanahnya yang masih ditumbuhi rumput ilalang tinggi. Namun, pada tanggal 20 Juli 2020 I Nyoman Rudang membayar pajak PBB sekalian mengecek tanahnya, malah menemukan bahwa tanah tersebut sudah berisi bangunan rumah. Terdapat 2 orang saksi yang mengetahui tanah tersebut milik I Nyoman Rudang, yaitu I Ketut Oklan dan I Wayan Sendi.

“I Ketut Oklan dengan benar mengetahui, bahwa lahan tanah dengan SHM nomor 397 serta luas kurang lebih 3150m² itu milik I Nyoman Rudang. I Ketut Oklan, teman dekatnya, menyatakan bahwa untuk mencapai tanah miliknya, ia harus melewati lahan milik I Nyoman Rudang dan sering berbincang dengan pemiliknya di lokasi tersebut. Sementara itu, I Wayan Sendi, anak dari penjual tanah (I Rupek), juga mengonfirmasi transaksi jual beli tanah antara ayahnya dan I Nyoman Rudang,” terangnya.

Meskipun telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 8 Februari 2022, hasilnya (No) ditolak .

“Dalam proses gugatan tersebut terungkap bahwa tanah yang disengketakan telah dimohonkan sertifikat melalui PTSL/PRONA atas nama Kadek Anggreni dan Dokter Kamajaya. Tanah tersebut kemudian dipecah menjadi 2 induk sertifikat yang akan dibagi lagi menjadi 30 sertifikat. Di antara sertifikat tersebut adalah SHM nomor 13110/Desa Pamogan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan luas 102 m² atas nama I Made Suarsana (Objek Sengketa I) dan SHM nomor 13111/Desa Pamogan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan luas 64 m² atas nama Ni Luh Parwati (Objek Sengketa II),” ucapnya.

Melalui Suara Suara Keadilannews. I Nyoman Wenten selaku putra dari I Nyoman Rudang berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung RI serta kepada Bapak Kementrian ATR/BPN

“Kami masyarakat kecil Mohon dengarkan keluhan kami, kami mohon keadilan” harapnya

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komda Provinsi Bali Roberto Da Costa didampingi Ketua LP-KPK Komda Provinsi Bali, Arman mengatakan, sehingga lagi-lagi bukan hanya sebatas itu, ketika turun ke bawah misalnya sampai Kabupaten atau Kota, terutama di BPN setempat, pada saat masyarakat menyampaikan pengaduan dengan bukti Sertifikat atau surat-surat tua misalnya, harus ditangani dan diterima. Jangan sampai mereka (mafia tanah) proses mendapatkan Sertifikat dengan cara-cara yang tidak benar, dengan bukti -bukti atau silsilah yang dipalsukan dan sebagainya.

“Dalam kasus yang dihadapi oleh I Nyoman Rudang ini, kita Komda Bali LP-KPK akan terus mengawal dan berjuang sampai yang bersangkutan mendapatkan keadilan dan hak-haknya. Kami berharap sekali kepada Kapolri dan Presiden RI, Prabowo Subianto terutama agar supaya memberantas mafia tanah melalui Kementerian ATR/BPN agar tidak ada korban seperti I Nyoman Rudang yang berikutnya,” ucapnya.

Terpisah, Advocat Samsul Arifin S,H menyampaikan, seharusnya perkara tersebut harusnya menang karena SHM tersebut masih atas nama sesusai SHM. Ini diduga ada permainan dari oknum mafia tanah.

“Apapun alasanya seharusnya menang dalam perkara ini. Dan I Nyoman Rudang selaku yang punya tanah sesuai surat hak milik tersebut tidak pernah menjual atau traksaksi kepada siapapun. Apalagi saksi-saksi yang menguatkan masih hidup, saksi dari penjual tanah awal dan saksi waktu penjualan ke I Nyoman Rudang masih hidup,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (5/12/2024) petang.

“Untuk langkah-langkah berikutnya, membuat laporan ke Polres Bali dan kita sidangkan di Pengadilan Negeri dulu,” pungkasnya. (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *