Banner Iklan
Berita DaerahHukumjawa tengah

Jaket Hitam Jadi Bukti? Dugaan Pelanggaran Netralitas Camat Kradenan Mengguncang Blora

147
×

Jaket Hitam Jadi Bukti? Dugaan Pelanggaran Netralitas Camat Kradenan Mengguncang Blora

Sebarkan artikel ini

Jawa tengah – suarakeadilannews.id ,19/11/2024. Blora kembali menjadi sorotan menyusul dugaan pelanggaran netralitas oleh Camat Kradenan, Tarkun, dalam Pilkada Kabupaten Blora. Meski Mahkamah Konstitusi telah tegas menyatakan bahwa pejabat negara harus bersikap netral dalam pilkada, kasus ini seolah menjadi pengecualian.

Foto yang beredar luas memperlihatkan Camat Kradenan mengenakan jaket hitam bersama kepala desa dan anggota DPRD, memicu kecurigaan publik akan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran netralitas dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan.
“Sebagai pejabat publik, camat seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas pemilu,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang tak mau namanya di publikasikan , yang turut menyoroti kasus ini. “Dukungan yang ditunjukkan Camat Kradenan jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.”
Publik pun bertanya-tanya, mengapa hukum seolah tak berlaku bagi Camat Kradenan? Padahal, putusan MK sudah sangat jelas mengenai sanksi bagi pejabat negara yang melanggar netralitas. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran ini dikhawatirkan akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
“Kami berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas terhadap kasus ini,” ujar masyarakat Blora. “Keadilan harus ditegakkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.”
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai nasib Camat Menden. Publik pun terus memantau perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian. Pelanggaran dapat berujung pada pidana. Namun, dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas Camat Menden dalam Pilkada Blora, hukum seolah tak berjalan. Padahal, baik pejabat daerah, ASN, TNI/POLRI, hingga kepala desa masuk dalam kategori yang bisa dipidana jika melanggar aturan. Putusan MK jelas: pejabat negara, termasuk camat, bisa dipidana jika melanggar netralitas dalam pilkada. Namun, kasus Camat Menden di Blora seolah menjadi pengecualian. Kenapa hukum seakan tak berlaku padanya?

(Reporter, Sardiono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *