Banner Iklan
Desa

Kades Sidorejo Bungkam, Warga Keluhkan Pembongkaran Balai Dusun untuk Bangun Gedung KDMP yang Gagal Terealisasi

162
×

Kades Sidorejo Bungkam, Warga Keluhkan Pembongkaran Balai Dusun untuk Bangun Gedung KDMP yang Gagal Terealisasi

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencuat di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Program yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi desa tersebut justru menyisakan persoalan serius dan memantik pertanyaan publik.
‎
‎Informasi yang terhimpun suarakeadilannews.id, Pemdes Sidorejo telah membongkar bangunan Balai Dusun yang selama ini digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat. Pembongkaran dilakukan dengan alasan lokasi tersebut akan dijadikan bangunan gedung KDMP.
‎
‎Namun ironisnya, setelah Balai Dusun dibongkar, pembangunan gedung KDMP justru gagal direalisasikan. Berdasarkan ketentuan teknis, ukuran minimal gedung KDMP harus mencapai 20 × 30 meter, sementara lahan yang tersedia di lokasi hanya 16 × 30 meter.
‎
‎”Ada masalah di Desa Sidorejo terkait pembangunan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih. Dimana Kades Sidorejo sudah membongkar Balai Dusun untuk dijadikan gedung KDMP namun stelah di bongkar ternyata ukurannya kurang 4 Meter untuk panjang bangunan nya,” ungkap salah satu warga yang enggan identitasnya dipublikasikan saat dihubungi suarakeadilannews id, Senin (2/2/2026) pagi.
‎
‎Lebih lanjut, dikatakannya, akhirnya oleh Koramil tidak jadi dibangun karna sesuai aturan ukuran KDMP ialah 20×30 Meter. Sedangkan lahan yang tersedia cuma 16×30 Meter, yang jadi masalah sekarang Balai Dusun sudah terlanjur dibongkar.
‎
‎Akibat ketidaksesuaian ukuran tersebut, pihak Koramil Pagelaran memutuskan pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
‎
‎Dampaknya, Balai Dusun yang telah dibongkar kini terbengkalai, sementara masyarakat kehilangan fasilitas publik tanpa kejelasan lokasi pengganti maupun rencana pembangunan baru.
‎
‎Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius dari masyarakat terkait perencanaan, kajian teknis, serta kehati-hatian pemerintah desa sebelum mengambil keputusan pembongkaran aset desa.
‎
‎Hingga berita ini ditayangkan, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut melalui pesan WhatsApp, Kades Sidorejo, Heri lebih memilih untuk bungkam enggan memberikan tanggapan maupun komentarnya kendati pesan masuk terlihat centang dua. (Ach/Tim)
‎BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *