Banner Iklan

KADISDIK MALANG AKHIRNYA BUKA SUARA SOAL DUGAAN PUNGUTAN BERKEDOK SUMBANGAN IDEAL DI SMPN 2 SUMBERPUCUNG: SUMBANGAN HARUS SUKARELA, TIDAK BOLEH MEMAKSA

120
×

KADISDIK MALANG AKHIRNYA BUKA SUARA SOAL DUGAAN PUNGUTAN BERKEDOK SUMBANGAN IDEAL DI SMPN 2 SUMBERPUCUNG: SUMBANGAN HARUS SUKARELA, TIDAK BOLEH MEMAKSA

Sebarkan artikel ini

 

MALANG, suara-keadilannews.id – Setelah bungkam dan viral di media sosial, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang akhirnya buka suara terkait dugaan pungutan berkedok sumbangan sukarela ideal di SMP Negeri 2 Sumberpucung.

Ketegasan itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si., dan Pj. Kabid SMP, Muthoharoh, S.M., M.M., kepada Tim Investigasi Suara Keadilan News, Rabu (14/10/2026).

Kadisdik menegaskan, pihaknya telah melakukan klarifikasi dan pendalaman bersama pihak sekolah, komite, dan perwakilan wali murid. Hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana.

*Fokus Baru: Materai, Angka Ideal, dan Narasi UU ITE*

Tak hanya persoalan lama, Dinas Pendidikan juga menyoroti informasi terbaru mengenai pertemuan wali murid kelas 7 pada 10 Oktober 2026. Pertemuan yang mewajibkan wali murid membawa bolpoin dan materai Rp10.000 itu diduga menetapkan angka ideal Rp160.000 per bulan atau Rp1,92 juta per tahun, serta disertai imbauan untuk tidak menyebarluaskan isi pertemuan dengan narasi UU ITE.

Menanggapi hal tersebut, Kadisdik menyatakan akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Informasi terbaru mengenai pertemuan wali murid tanggal 10 Oktober 2026, termasuk surat pernyataan bermaterai, besaran sumbangan, dan penyampaian terkait UU ITE, akan kami tindak lanjuti dengan meminta penjelasan dan dokumen pendukung agar diperoleh informasi yang utuh dan objektif,” tegas Bagus Sulistyawan.

Sebelumnya, Pj. Kabid SMP, Muthoharoh, juga telah memberikan peringatan keras kepada Kepala SMPN 2 Sumberpucung dan pengurus komite.

“Kami tekankan bahwa sumbangan wali murid harus bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak dikaitkan dengan hak anak dalam memperoleh layanan pendidikan di sekolah,” ujar Muthoharoh.

“Dari hasil klarifikasi yang sudah dilakukan tentunya akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Prinsip Jelas, Praktik Dipertanyakan

Penegasan Dinas Pendidikan ini sejalan dengan regulasi yang berlaku. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 secara tegas membedakan sumbangan dan pungutan.

Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak ada patokan nominal dan waktu. Sementara pungutan bersifat wajib, mengikat, ada nominal dan batas waktu, serta dilarang dilakukan di sekolah negeri.

Fakta di lapangan justru menunjukkan kebalikannya. Wali murid disodorkan frasa “Sukarela yang Ideal dan Terukur” sebesar Rp160 ribu per bulan dan diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk satu tahun. Kebebasan menulis nominal semampunya dinilai semu dan penuh tekanan psikologis.

Belum lagi persoalan transparansi. Pembayaran yang disebut sukarela itu tidak disertai kuitansi resmi dan hanya melalui transfer.

Pernyataan Dinas Pendidikan ini sekaligus menjadi jawaban atas respon cepat Inspektorat Kabupaten Malang sebelumnya, yang melalui Inspektur P. Hendra menyatakan, “Siap kami cek dan konfirmasi.”

Kini publik menanti bukan hanya klarifikasi, tetapi tindakan tegas dan transparan. Apakah praktik “sukarela ideal” bermaterai ini akan dihentikan, dan bagaimana pertanggungjawaban aliran dana yang telah berjalan tanpa bukti resmi?

Suara Keadilan News akan terus mengawal hingga tuntas.

Skr/Tim suara-keadilannews.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *