Banner Iklan

Kebut Program Perumahan Layak, Bakorwil III Malang Minta Daerah Stop Jalan Sendiri-Sendiri

115
×

Kebut Program Perumahan Layak, Bakorwil III Malang Minta Daerah Stop Jalan Sendiri-Sendiri

Sebarkan artikel ini

MALANG, Suarakeadilannews.id – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang meminta pemerintah daerah di Jawa Timur untuk menghentikan pola kerja sektoral dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Percepatan program perumahan layak hanya bisa terwujud jika daerah mau berjalan bersama.

 

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, dalam kegiatan Semiloka Desk Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026, di Gedung Arjuno, Kantor Bakorwil III Malang, Kamis (22/10/2026).

 

Kegiatan ini diikuti perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

 

Menurut Asep, pembangunan perumahan tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan membangun unit rumah. Lebih dari itu, negara harus memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan.

 

“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bukan hanya persoalan menyediakan rumah, tetapi bagaimana memastikan masyarakat tinggal di lingkungan yang layak. Itu tidak akan tercapai kalau masing-masing perangkat daerah masih jalan sendiri-sendiri,” tegas Asep.

 

Ia menilai, keberadaan Pokja PKP selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, Pokja PKP seharusnya menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program lintas sektor.

 

Melalui forum ini, berbagai persoalan krusial seperti penataan ruang, ketersediaan infrastruktur dasar permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah dapat dibahas secara terpadu.

 

Asep juga menyoroti fungsi monitoring dan evaluasi (Monev) yang selama ini cenderung hanya menggugurkan kewajiban administratif. Ia meminta agar Monev ke depan benar-benar menghasilkan rekomendasi yang konkret dan bisa dieksekusi di lapangan.

 

“Jangan sampai monitoring dan evaluasi hanya jadi laporan di atas kertas. Kita harus tahu apa yang sudah berjalan, di mana hambatannya, dan apa intervensi yang harus dilakukan bersama,” ujarnya.

 

Dari sisi pembiayaan, Asep mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif mengoptimalkan kapasitas fiskal dan menjajaki alternatif pembiayaan yang sah sesuai aturan. Sementara dari sisi lingkungan, pembangunan permukiman harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

 

Bakorwil III Malang sendiri, lanjut Asep, akan berperan sebagai simpul koordinasi kewilayahan yang menjembatani kepentingan provinsi dengan kebutuhan riil di kabupaten/kota. Peran ini penting agar target pembangunan perumahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029 dapat tercapai secara merata.

 

“Keberhasilan pembangunan perumahan tidak diukur dari tebalnya laporan, tapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika daerah mau bersinergi, kebutuhan rumah layak bagi rakyat akan lebih cepat terpenuhi,” pungkasnya. (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *