Pada Jumat (23/5/2025) pagi tadi, Balla Aspirasi kembali diadakan sebagai edisi perdana di bulan Mei 2025. Program ini merupakan inovasi Kejari Jeneponto yang telah berjalan selama lima tahun sebagai bagian dari upaya menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kasi Intelijen Kejari Jeneponto, M. Zahroel Ramadhana, sekaligus menjelaskan bahwa Balla Aspirasi merupakan salah satu langkah Kejari dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. “Program Balla Aspirasi ini adalah inovasi kami untuk menuju WBBM pada tahun ini.” ujarnya.
Berbeda dari forum resmi lainnya, kegiatan Balla Aspirasi dikemas dalam suasana santai. Masyarakat yang hadir bisa berbincang langsung dengan para jaksa mengenai berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, Kejari Jeneponto juga menyediakan kopi dan kue secara gratis, menciptakan suasana yang lebih akrab dan nyaman bagi para peserta. Selain kopi dan kue gratis, Balla Aspirasi kali ini menghadirkan sebuah pertunjukan live music akustik di sela – sela coffee break dan di akhir acara.
Selain menjadi ajang konsultasi, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, mencegah potensi pelanggaran, serta memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban mereka di mata hukum.
Dalam kegiatan kali ini, hadir pula Kasi Pidum, Kasmawati Saleh, Kasi Pidsus, Anggriani, Kasubsi II Intelijen, Fathir Bakkarang, jaksa fungsional seperti Hamka Muchtar, Ahmad Jafar, Eka Prana Sasmitha dan para pegawai serta sejumlah awak media yang turut meliput jalannya acara. Kehadiran media diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai program ini agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya.
Masyarakat yang hadir pun menyambut baik inisiatif ini. Salah seorang peserta mengungkapkan bahwa “Balla Aspirasi” sangat membantu warga yang membutuhkan informasi hukum serta wadah penyampaian aspirasi kami untuk Jeneponto.” ujar salah satu warga.
Dengan adanya Balla Aspirasi, Kejari Jeneponto berharap dapat semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta mewujudkan pelayanan hukum yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga.












