MALANG, Suara keadilannews.id — Penurunan angka stunting tidak bisa dibebankan pada satu sektor saja. Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bakorwil Malang untuk memperkuat kolaborasi dan gotong royong lintas sektor.
Ajakan itu disampaikan Asep saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting bagi Kabupaten/Kota se-Bakorwil Malang Tahun 2026, di Hotel Grand Mercure Malang, Selasa (14/7/2026). Bimtek ini digelar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Stunting Adalah Masalah SDM, Bukan Sekadar Tinggi Badan
Dalam pemaparannya, Asep menegaskan stunting merupakan isu besar pembangunan sumber daya manusia. Dampaknya jauh melampaui masalah fisik anak.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak. Di balik itu terdapat kualitas sumber daya manusia, produktivitas, daya saing daerah, hingga masa depan bangsa. Oleh karena itu, pencegahan stunting harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun Generasi Emas Indonesia 2045,” ujar Asep.
Ia menyebut pembangunan SDM adalah prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu implementasi nyatanya adalah percepatan penurunan stunting melalui intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) – periode emas sejak ibu hamil hingga anak usia 2 tahun.
Pemprov Jatim Jadikan Prioritas di Nawa Bhakti Satya
Asep menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai agenda utama melalui Nawa Bhakti Satya, khususnya pilar `Jatim Sehat.
Berbagai program terus digulirkan, mulai dari penguatan gizi, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan keluarga, hingga edukasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan balita.
Namun Asep mengingatkan, program dari sektor kesehatan saja tidak akan cukup.
Intervensi Sensitif: Air Bersih, Pangan, Pendidikan, Ekonomi
Keberhasilan menekan stunting, kata Asep, sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar kesehatan. Ia menyebutnya sebagai intervensi sensitif.
“Sanitasi layak, akses air bersih, ketahanan pangan keluarga, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Semua ini harus berjalan secara terpadu,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Sosial, TP PKK, pemerintah desa, perguruan tinggi hingga dunia usaha harus bergerak dalam satu irama. Agar setiap intervensi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” lanjutnya.
Bimtek Jadi Ajang Sinergi dan Replikasi Best Practice
Bimtek ini diikuti perwakilan Bappeda, Dinkes, DPMD, Dinsos, TP PKK, dan OPD terkait dari seluruh kabupaten/kota se-wilayah Bakorwil Malang.
Sebagai narasumber turut hadir Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov Jatim, Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, UNICEF Regional Jawa Timur, serta akademisi dari Poltekkes Kemenkes Surabaya, Poltekkes Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Asep menilai forum ini strategis untuk dua hal: meningkatkan kapasitas Pemda dan memperkuat koordinasi. Sekaligus menjadi ruang berbagi best practice dari daerah yang sudah berhasil menurunkan stunting agar bisa ditiru wilayah lain.
“Sebagai lembaga koordinasi kewilayahan, Bakorwil Malang akan terus mengawal sinergi antara Pemprov Jatim dengan Pemkab/Pemkot. Tujuannya memperkuat koordinasi, dukungan program dan penganggaran, serta melahirkan solusi nyata di lapangan,” jelasnya.
Ajakan Komitmen Bersama
Menutup sambutannya, Asep mengajak seluruh peserta menjadikan Bimtek sebagai momentum memperkuat komitmen.
“Keberhasilan menurunkan stunting adalah keberhasilan kita membangun masa depan Jawa Timur. Mari kita satukan langkah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Inilah investasi terbaik bagi kemajuan daerah masing-masing. (HR)

