BLORA – suarakeadilannews.id – 08/05/2026. Komisi C DPRD Kabupaten Blora melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, pada Jumat (8/5/2026). Sidak ini dipimpin langsung oleh anggota DPRD Blora, Bapak Warsit, beserta rombongan guna menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan penyalahgunaan aset desa dan proyek pembangunan yang tidak terealisasi.
Titik pertama yang dikunjungi adalah lokasi tanah bengkok di Dukuh Nglaren yang diduga dialihfungsikan menjadi tambang Galian C. Bapak Warsit menyayangkan aktivitas penambangan tersebut karena berdampak buruk pada infrastruktur publik, khususnya jalan utama yang menghubungkan Dusun Parengan.
”Kondisi jalan sangat memprihatinkan dan membahayakan warga. Di kanan-kiri jalan kini terbentuk jurang akibat penambangan, namun tidak ada pagar pengaman sama sekali,” tegas Warsit di lokasi kejadian.
Rombongan kemudian berlanjut ke situs wisata Goa Sentono. Di sana, ditemukan pembangunan dua unit kolam renang yang pengerjaannya terhenti. Menurut keterangan warga setempat, Nanang, dana pembangunan berasal dari Bantuan Kabupaten (Bankab) senilai Rp150 juta dan hasil tambang bengkok senilai Rp250 juta.
Menanggapi hal tersebut, Warsit menyatakan bahwa proyek tersebut bisa dikategorikan mangkrak. Ia menilai ada perencanaan yang kurang matang sehingga fisik bangunan kolam renang terlihat jauh dari kata selesai meski anggaran besar telah dikucurkan.
Sidak berlanjut ke Dusun Singget terkait adanya lelang jalan lorong senilai Rp100 juta yang diduga dijadikan lahan tambang Galian C. Berdasarkan keterangan perangkat desa dan warga, muncul dalih bahwa uang hasil lelang tersebut akan digunakan untuk pengerasan jalan (paving).
”Namun faktanya, sampai saat ini jalan tersebut belum dipaving. Kami akan telusuri ke mana aliran dana tersebut,” tambah rombongan Komisi C.
Titik terakhir peninjauan dilakukan di Dukuh Kradenan dan Dukuh Jigar terkait proyek Pamsimas anggaran tahun 2025. Hasilnya sangat mengejutkan; proyek air minum yang sangat dibutuhkan warga tersebut hanya berupa tiang besi penyangga toren.
”Anggaran tahun 2025 sudah berjalan, tapi fisiknya hanya tiang. Toren dan instalasi pipa paralon sama sekali belum ada. Ini sangat memprihatinkan mengingat vitalnya kebutuhan air bersih bagi warga,” jelas Warsit.
Atas temuan rentetan masalah di Desa Mendenrejo ini, Komisi C DPRD Blora menyatakan sikap tegas. Dalam waktu dekat, pihak legislatif akan memanggil Kepala Desa Mendenrejo, Supari, untuk memberikan klarifikasi dan keterangan resmi terkait:
1. Legalitas penambangan di tanah bengkok dan jalan lorong.
2. Transparansi penggunaan dana Bankab dan PAD desa.
3. Keterlambatan realisasi proyek Pamsimas tahun anggaran 2025.
Pihak DPRD berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan aset desa tidak disalahgunakan dan hak-hak masyarakat terpenuhi.
