BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – Kamis, 22 Januari 2026. Situasi di Dusun Besaran, Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, dilaporkan semakin memanas. Memasuki hari ketiga sejak keluhan pertama disampaikan secara terbuka, masyarakat RT 17 RW 06 belum mendapatkan kejelasan mengenai kompensasi maupun langkah mitigasi dari pihak pengelola Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB).
Asap Pekat dan Gangguan Kesehatan Meningkat
Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan warga pada Kamis (22/1), volume asap yang dikeluarkan dari aktivitas flare gas JTB justru terlihat semakin membumbung tinggi dan pekat. Hal ini memperparah kualitas udara di pemukiman warga.
Beberapa warga setempat kembali memberikan pengakuan bahwa gejala pusing kepala (sefalagia) kini semakin sering dirasakan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Bau menyengat yang menyertai kepulan asap tersebut dituding menjadi penyebab utama gangguan kesehatan yang kian meluas di lingkungan RT 17.
Tuntutan Kompensasi Belum Terealisasi
Meski masalah ini sudah mencuat sejak 19 Januari lalu, warga menyayangkan sikap pihak pengelola proyek yang dinilai lambat merespons. Hingga berita ini diturunkan, belum ada titik temu maupun realisasi bantuan kesehatan dan kompensasi atas kerugian materiil seperti ternak yang mati dan gagal panen yang dialami warga.
”Hingga hari ini, 22 Januari, belum ada kompensasi apa pun. Padahal asap semakin banyak dan warga sudah mulai mengeluh pusing-pusing yang tidak kunjung hilang,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ancaman Aksi Massa
Kekecewaan masyarakat kini berada di titik puncak. Tokoh masyarakat dan warga RT 17 RW 06 menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tetap tidak ada mediasi dan solusi nyata dari pihak JTB maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mereka akan melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi massa dalam skala yang lebih besar.
”Warga sudah cukup bersabar menghirup bau dan menahan suara gemuruh setiap malam. Jika tidak ada titik temu, jangan salahkan kami jika warga turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak untuk menuntut hak kami,” tegas perwakilan warga.
Masyarakat berharap Bupati Bojonegoro segera hadir sebagai mediator sebelum konflik sosial ini pecah menjadi demonstrasi yang dapat mengganggu stabilitas operasional proyek strategis nasional tersebut.












