Kalteng || Suara keadilannews.id- Terkait penahanan 5 unit kendaraan truck angkutan tandan buah segar (TBS) oleh Dirkrimum Polda Kalteng yang diduga tidak sesuai prosedur hukum. Kuasa hukum PT. KJP M3, Daeng Suryadi, S.H., menilai bahkan hingga kini, mengenai permasalahan tersebut belum jelas status hukumnya.
Kepada Suara keadilannews.id, Kuasa Hukum PT. KJP M3, Daeng Suryadi, S.H., menyampaikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut telah beroperasi sejak Tahun 2022, digunakan untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit milik warga dari kawasan kebun yang selama ini berada dalam pengawasan dan aktivitas
klien kami secara sah.
“Namun, pada Tanggal 21 November 2024, kelima kendaraan tersebut diamankan tanpa prosedur yang jelas dan sampai hari ini masih ditahan tanpa status hukum yang pasti. Ironisnya, setelah kami telusuri lebih lanjut, kendaraan-kendaraan tersebut baru dititipkan secara resmi ke Rumbasa pada bulan Februari 2025, beberapa bulan setelah diamankan,” ungkap Daeng Suryadi, S.H., dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (27/6/2025) petang.
Dijelaskan oleh Kuasa hukum PT. KJP M3, Daeng Suryadi, S.H., kami menduga kuat bahwa telah terjadi kesalahan prosedural sejak awal, baik dalam proses penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan barang bukti
tersebut. Kami telah menyurati Polda Kalimantan Tengah terkait permohonan
pinjam pakai kendaraan tersebut, dan hari ini kami mendapatkan informasi bahwa pihak Dirkrimsus Polda tidak mengetahui perkara
tersebut secara detail. Bahkan disposisi baru diteruskan hari ini ke bagian yang bersangkutan. Mereka meminta waktu satu hari untuk menyelidiki dan mengidentifikasi siapa yang sebenarnya bertanggung-jawab atas penahanan kendaraan milik klien kami.
“Kami juga mencium adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu yang berupaya menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan klien kami dari wilayah perkebunan tersebut, dimana klien kami
hingga saat ini masih sah memiliki hak pengawasan dan aktivitas di lokasi tersebut sebagai kreditur yang belum menerima pelunasan utang sebesar sekitar Rp.32 Miliar dari debitur. Alih-alih menyelesaikan persoalan secara perdata, pihak-pihak tertentu malah melaporkan klien kami atas dugaan tindak pidana pencurian (Pasal 363 ayat 1 KUHP), yang menurut kami tidak relevan dan mengada-ada,” terangnya.
“Lebih dari itu, kami menduga bahwa ada unsur intimidasi dan premanisme, serta penyalahgunaan aparat yang digunakan untuk melancarkan misi dari pihak-pihak yang ingin menguasai wilayah dan aset milik klien kami,” tambahnya.
Dikarenakan banyaknya kejanggalan, Kuasa hukum PT. KJP M3, Daeng Suryadi, S.H., menyimpulkan dan menuntut sebagai berikut:
1. Kami menilai telah terjadi kesalahan prosedural sejak penangkapan, penahanan hingga penyitaan barang bukti.
2. Proses penyitaan dilakukan tanpa dasar amar putusan pengadilan yang sah.
3. Kami meminta kepada Kapolda Kalimantan Tengah dan aparat hukum yang berwenang untuk meninjau ulang proses hukum ini secara objektif.
4. Kami menuntut agar kelima kendaraan klien kami segera dikembalikan, karena tidak ada dasar hukum kuat untuk penahanannya.
5. Kami juga mendesak agar praktik-praktik intimidatif dan upaya kriminalisasi terhadap klien kami dihentikan segera.
“Kami percaya bahwa hukum di negeri ini masih dapat ditegakkan dengan adil, dan kami akan terus mengawal proses ini sampai kebenaran ditegakkan,” pungkasnya. (Zen/HR)












