Lahan Masyarakat yang telah di tempati SD Negeri 1 dan 2 Pecoro yang sudah bertahun-tahun belum ada kepastian hukumnya
Jember, Suara keadilannews.id– Perkara Lahan Masyarakat yang telah di tempati SD Negeri 1 dan 2 Pecoro yang sudah bertahun-tahun hingga saat ini belum ada kepastian hukumnya. Yang mana lahan tersebut sudah berpindah tangan atas nama menjadi Atas Nama Pemkab Jember. Namun dari 2 Lahan tersebut Masyarakat yang merasa menjadi ahli waris dan memegang alas hak berupa Leter C, menuntut melalui Kuasa hukumnya kepada Pemkab Jember.
Perkara yang sudah bertahun-tahu tersebut Kuasa Hukum Pemegang Alas Hak bersama beberapa Lembaga KIN_RI Jember, LPKPK Jawa Timur, WRC Jember menyampaikan bahwa tanah yang di tempati di SDN Pecoro 1 dan SDN Pecoro 2 itu ahliwaris mempunyai alas hak Leter C Desa Pecoro, Rambipuji, Jember, dan Petok Tanah tersebut. Penerima kuasa menanyakan atas dasar apa sertifikat itu muncul dan memakai dokumen pengantar apa sehingga sertifikat itu bisa jadi di BPN Jember. Siapa yang memohon dan siapa yang tanda tangan di dalam sertifikat tersebut.
Karena Kepala Desa Pecoro sudah membuat surat keterangan tertulis bahwa tidak pernah menandatangani atau membuat surat pengantar dalam bentuk apapun untuk permohonan sertifikat kedua sekolah SDN tersebut.
Atas keterangan Ketut yang dulu masih menjabat sebagai Bagian Aset di Pemkab Jember bahwa Kepala Sekolah dulu sudah di berikan formulir untuk mengisi permohonan buat sertifikat tanah sekolah SDN Pecoro 1 dan SDN Pecoro 2, tapi keterangan Ketut di bantah oleh Kepala Sekolah bahwa mereka tidak pernah merasa di kasih formulir dan tidak merasa mengisi formulir tersebut dengan keterangan tertulis sebagai bentuk jawaban yang bisa di pertanggung jawabkan.
Ahli waris memberikan keterangan pada waktu BPN Jember melakukan pengukuran semua ahli waris tidak boleh hadir di pengukuran tersebut dan di halangi tidak boleh keluar sampai proses pengukuran selesai, dan setiap penggantian Kepala Sekolah ahli waris selalu di datangi memohon untuk tidak mempermasalahkan tanah yang sudah di tempati kedua sekolah tersebut.
Anggota BPKAD Pemkab Jember dan bagian Aset juga BPN Jember di dalam audensi tersebut hanya memberikan keterangan bahwa tanah SDN Pecoro 1 dan SDN Pecoro 2 itu sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai Aset Pemkab. Dan hanya memberikan keterangan nomer sertifikat dan tahun pengesahan sertifikat tersebut, tapi tidak pernah berani menunjukan seperti apa sertifikat tersebut atau memberikan foto Copy sertifikat tersebut. Dan tidak berani menunjukan bukti dengan atau atas dasar apa sertifikat bisa muncul. Dengan begitu dugaat cacat adminiterasi dalam proses pembuatan sertifikat tersebut makin kuat.
Kepala Sekolah SDN Pecoro 1 dan SDN Pecoro 2 yang sekarang menjabat memberikan keterangan bahwa mereka tidak pernah tau sejarah munculnya sertifikat tersebut, yang mereka taa hanya mengajar dan menjaga sekolah tersebut karna tugas dan penempatan mereka di SDN tersebut.
Persoalan ini mencuat dalam acara perkara yang berlangsung di Ruang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada Kamis (11/9/2025). Hadir dalam forum tersebut perwakilan BPKAD, Bagian Aset Pemkab Jember, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember, ahli waris bersama kuasa hukumnya, serta sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Sementara Kepala Desa Pecoro, Rambipuji, tidak hadir.
Pada Suara keadilannews.id, Zaibi Susanto Kuasa hukum ahli waris menggali dasar terbitnya sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Jember untuk kedua lahan sekolah tersebut. Mereka menegaskan, hingga kini tidak pernah ada surat pengantar resmi dari Kepala Desa Pecoro untuk permohonan sertifikat. Apalagi Kepala Desa sudah memberikan pernyataan tertulis bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen pengantar tersebut.
Penerima kuasa dari ahli waris memberikan waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan seminggu dari tanggal gelar ini untuk bisa memberikan jawaban apa bisa pihak Dinas Pendidikan Jember dan Pemkab Jember memberikan Kerugian kepada ahli waris. Jika tidak bisa memberikan ganti rugi kepada ahli waris maka ahli waris dan penerima kuasa akan menempuh jalur hukum Pidana dan Perdatanya. Sampai ahli waris mendapatkan haknya. Kepala Dinas Pendidikan akan membantu ahli waris untuk memohon dan melaporkan masalah ini kepada pimpinan/atasannya.
yang di undung dalam gelar sebagai berikut di antaranya BPKAD ( Hadir), Bagian Aset Pemkab Jember ( Hadir ), BPN Kab Jember ( Hadir ), Kepala Desa Pecoro, Rambipuji Jember ( Tidak Hadir ), Ahiwaris dan kuasanya (Hadir), <span;>Kepala Dinas Pendidikan Hadi dan beberapa anggota Dinas Pendidikan Jember, ahli waris dan penerima kuasa Anggota LSM LP-KPK Purnadi, Advokad LP-KPK Zaibi Susanto, S.H, Ketua Ormas LIBAS Jember Agus Sakera, Ketua KIN-RI Jember Nurul Huda, Ketua WRC Jember Hariadi (Tim)












