Malang, suarakeadilannews.id – Kebijakan larangan pemilahan sampah plastik di sekitar kawasan Pabrik PT Eka Mas Fortuna menimbulkan keresahan mendalam bagi warga Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Aktivitas memilah sampah yang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat selama puluhan tahun kini terhenti, memicu kekhawatiran akan masa depan ekonomi mereka.
PT Eka Mas Fortuna, yang berada di bawah naungan manajemen Sinar Mas Grup, dinilai mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup warga kecil. Selama ini, ribuan masyarakat menggantungkan penghasilan dari pemilahan sampah plastik.
Seorang warga, SR (45), mengungkapkan kebingungannya setelah aktivitas tersebut dihentikan.
“Kami sudah hampir 30 tahun hidup dari memilah sampah plastik. Itu bukan tindakan mencuri atau merusak. Kalau sekarang dilarang, kami harus bekerja apa?” ujarnya, Jumat (16/1/2026).
Data warga menunjukkan sekitar 1.281 orang di Desa Gampingan bergantung pada sektor ini. Larangan tersebut dianggap memutus mata pencaharian tanpa adanya solusi alternatif yang jelas.
Selain persoalan sampah, warga juga menyoroti praktik perekrutan tenaga kerja di pabrik. Muncul dugaan adanya pungutan liar dalam proses penerimaan karyawan, di mana calon pekerja disebut harus menyetorkan sejumlah uang kepada oknum tertentu. Dugaan ini masih menunggu klarifikasi resmi.
Tokoh masyarakat Gampingan, MH, menekankan pentingnya keterbukaan.
“Kami tidak menolak pabrik atau investasi. Yang kami minta hanyalah keadilan. Jangan sampai warga dikorbankan. Jika ada isu rekrutmen dan larangan memilah sampah, sebaiknya dijelaskan secara transparan,” tegasnya.
Warga juga mengingatkan adanya kesepakatan sosial sebelumnya: 60 persen tenaga kerja diutamakan bagi warga Gampingan dan Sumberrejo yang memiliki keterampilan, sementara 40 persen diperuntukkan bagi warga lokal non-skill. Bahkan, warga yang tanahnya terdampak pembangunan pabrik dijanjikan kesempatan bekerja meski tanpa ijazah formal.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa sejumlah tenaga kerja yang telah pensiun atau mengundurkan diri dapat kembali bekerja dan berpotensi menerima pesangon lebih dari sekali. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang justru kehilangan mata pencaharian.
Menanggapi situasi tersebut, LSM pemerhati lingkungan dan kebijakan publik melalui perwakilannya, AR, meminta pemerintah daerah segera turun tangan.
“Jika benar aktivitas pemilahan sampah dihentikan tanpa solusi, ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru. Pemerintah harus hadir, memediasi, dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun hak masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi manajemen PT Eka Mas Fortuna untuk memperoleh klarifikasi resmi, demi menjaga prinsip keberimbangan informasi (Hr/Harto)












