Blora – suarakeadilannews.id ,04/11/2024. Program ketahanan pangan di Desa Kalen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, yang melibatkan pengadaan enam ekor sapi, telah menarik perhatian publik. Proyek ini menggunakan dana desa dari Anggaran Tahun 2022 dengan total nilai 160 juta rupiah. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa. Namun, laporan terbaru menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan dana desa di Indonesia.
Program ketahanan pangan di desa merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tujuan utama program ini adalah memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber pangan melalui pemeliharaan hewan ternak. Dalam konteks Desa Kalen, pengadaan sapi diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan perekonomian lokal. Namun, hal ini terganggu oleh isu penyaluran dan pengelolaan dana yang tidak transparan.
Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Permendagri yang relevan, dana desa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib. Namun, dalam kasus ini, pengelolaan dana desa menunjukkan kurangnya akuntabilitas.
Masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa enam ekor sapi yang dibeli menggunakan dana desa diduga dijual oleh Kepala Desa yang memiliki profesi ganda sebagai penjual sapi ini menjadi isu besar dan menimbulkan pertanyaan terkait integritas Kepala Desa. Masyarakat merasa dirugikan karena dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru dikhianati. Tindakan ini tentunya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang terlibat.
Reaksi masyarakat sangat mencolok terhadap tindakan Kepala Desa yang dianggap mencederai amanah yang diberikan oleh warga. Kekecewaan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dan pengelolaan keuangan desa. Beberapa warga mengkhawatirkan bahwa tindakan ini dapat berujung pada proses hukum yang lebih lanjut. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga merusak semangat gotong royong yang telah terjalin.
Tindakan korupsi dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilanjutkan dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik, termasuk dana desa. Adanya regulasi ini seharusnya memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan dana. Di sisi lain, implementasi hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Ketika diwawancarai, Kepala Desa Kalen, Puryono, mengakui bahwa hewan ternak tersebut telah dijual. Ia menyatakan bahwa saat ini dia telah membeli kembali sapi sebagai pengganti. Tanggapan ini mencerminkan upaya untuk merestorasi kepercayaan masyarakat. Namun, masyarakat tetap skeptis dan menuntut transparansi lebih lanjut dalam penggunaan dana desa. Situasi ini memperlihatkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan sumber daya publik.
( Reporter, sardiono/Tim )












