Banner Iklan

Masa Bapak Awasi Anaknya Sendiri” Polemik Penunjukan BUMDes Wonoagung*

94
×

Masa Bapak Awasi Anaknya Sendiri” Polemik Penunjukan BUMDes Wonoagung*

Sebarkan artikel ini

*”

*MALANG, Suara keadilannews.id* – Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di *Desa Wonoagung*, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, memicu pertanyaan dari warga. Pasalnya, jabatan tersebut diisi oleh anak kandung Kepala Desa Wonoagung, Rujito.

Warga menilai proses pengangkatan belum berjalan transparan dan partisipatif. Desakan agar Pemerintah Desa membuka dokumen terkait pemilihan juga belum mendapat jawaban yang memuaskan.

*BPD: Tidak Tahu Proses Awal Pemilihan*
Dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonoagung mengaku tidak mengetahui proses awal pemilihan pengurus BUMDes.

“Awalnya acara pemilihan Ketua BUMDes Wonoagung, tau saya cuma diundang ada rapat begitu. Jadi saya nggak tahu awalnya,” kata salah satu anggota BPD kepada _suara keadilannews.id_, Jumat (31/7/2026).

Sesuai Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021, BPD memiliki fungsi dalam pengawasan dan penetapan AD/ART BUMDes.

*Klarifikasi dari Anak dan Menantu Kades*
Hingga saat ini Kepala Desa Rujito belum memberikan keterangan. Klarifikasi justru disampaikan melalui rilis “Panitia Pembentukan BUMDes” yang disebarluaskan oleh anak dan menantu Kades pada Selasa (28/7/2026).

Dalam rilis tersebut, panitia menyatakan seluruh tahapan telah sesuai mekanisme musyawarah. Panitia juga menyebut PP Nomor 11 Tahun 2021 tidak melarang kerabat kepala desa menjadi pengurus BUMDes, sepanjang memenuhi kompetensi.

*Tanggapan Camat dan Praktisi Hukum*
Camat Tirtoyudo, Nita Dwi Prasetyaningtyas, mengatakan sah atau tidaknya pengangkatan bergantung pada hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang dituangkan dalam Berita Acara.

“Semuanya berdasarkan hasil Musdes yang dilaksanakan oleh BPD. Kalau sudah diputuskan di dalam Musdes dan dituangkan dalam BA, ya sudah sah,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Sementara itu, Praktisi Hukum Syamsul Arifin menilai persoalan ini menyangkut etika dan prinsip tata kelola yang baik.

“BUMDes dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika direktur diisi anak kepala desa, potensi konflik kepentingan tidak bisa dihindari. Masa Bapak mengawasi Anaknya sendiri. Ini bertentangan dengan prinsip check and balances,” kata Syamsul, Rabu (29/7/2026).

*Warga Minta Dokumen, Jawabannya “Komputer Rusak”*
Warga Dusun Wonokitri, Bahron, mengaku telah meminta dokumen Berita Acara Musdes kepada perangkat desa. Namun ia mendapat jawaban bahwa dokumen tidak dapat ditunjukkan.

“Pas saya tanya mana berita acaranya, jawabannya ‘komputer e rusak’,” kata Bahron, Rabu (29/7/2026).

Warga mendesak Pemdes membuka tiga dokumen: Berita Acara Musdes, bukti pengumuman pendaftaran terbuka, serta SK Pengangkatan dan AD/ART BUMDes. Mereka juga meminta BPD dan DPMD Kabupaten Malang melakukan audit.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Rujito dan Ketua BPD Wonoagung Suwarno belum mendapat respons hingga berita ini ditulis.

*Penulis*: HR/Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *