Kabupaten Malang Suara keadilannews.id- Masyarakat Lingkungan Desa Tirtomarto Kecamatan Tirtomarto Kabupaten Malang, keluhkan sungai yang tercemari limbah yang diduga dari perusahaan home Industry yang berada tepat di pinggiran anak sungai yang berada di Lingkungan Desa tersebut.
Pantauan wartawan di lokasi, Jumat (16/8/2024) sekira pukul 1.30 WIB, yang didampingi beberapa media cetak dan online melihat ke lokasi beberapa pipa besar yang terletak tepat di samping pengelolaan kelapa sawit yang diduga kuat sebagai pipa pembuangan hasil limbah sisa pengolahan Serabut Kopra langsung ke sungai
Sementara itu, pada Kamis (15/8/2024), saat awak media melakukan konfirmasi kepada pihak desa yang waktu itu ditemui kamituwo dan pengelola kopra tersebut, pada suara keadilannews.id kamituwo membenarkan di wilayah desanya ada keluhan warga terkait limbah kopra yang di buang di sungai, juga kita sudah tegur kepada fihak pengelolah terkait Baik limbah maupun perijinan baik di desa dan di kabupaten Malang
” Kami sudah kasih teguran, tapi katanya masih mau urus surat- surat perizinan” kata kamituwo
Sementara fihak pengelolah kopra inisial (W) pada suara lpkpk.com mengaku pasrah dan minta solusinya bagaimana mengurus perizinan tersebut.
” Saya akui memang masih mau ngurus perizinan, tapi masih mau tanya”, katanya
Sewaktu ditanya awak media terkait berapa bulan usaha kopra tersebut berjalan dan berapa karyawannya inisial (W) menjawab,” baru berjalan 1 bulan mas, dan karyawan saya saat ini ada 25 orang,” ujarnya
Seperti diketahui, jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai, maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:
Pasal 60 UU PPLH:
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pasal 104 UU PPLH:
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar.
Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar. Bersambung (Anto/tim












