Banner Iklan
Berita Daerah

MEDIASI SENGKETA TANAH KANTOR LURAH KOHOIN, PEMILIK BERI WAKTU 1 MINGGU CARI BUKTI.

155
×

MEDIASI SENGKETA TANAH KANTOR LURAH KOHOIN, PEMILIK BERI WAKTU 1 MINGGU CARI BUKTI.

Sebarkan artikel ini

SORONG SELATAN, 7 Mei 2026 – Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan bergerak cepat menanggapi pemberitaan yang viral di media online pada Rabu, 6 Mei 2026. Langkah tegas ini membuahkan hasil dengan terlaksananya pertemuan mediasi penyelesaian masalah tanah bangunan Kantor Lurah Kohoin yang berlangsung di Kantor Kelurahan Kohoin, Distrik Teminabuan, Kamis (7/5) sekitar Jam 14.52 WIT.

Pertemuan ini mempertemukan pihak pemilik tanah, Bapak Marthen Thesia, dengan jajaran Pemerintah Daerah serta unsur kepolisian demi mencari jalan tengah atas rencana pemalangan yang sebelumnya diagendakan.

Turut hadir dalam rapat mediasi tersebut antara lain: IPTU Ronald Imanuel Parura, S.H., M.H. (Kapolsek Teminabuan), Riyan Eko Yudah Sarno, S.STP. (Kepala Distrik Teminabuan), Theopilus Thesis, S.H. (Kabag Hukum), Yulianus Flassy (Kepala Lurah Kohoin), serta Althyus Thesia, S.IP. (Ketua LMA Tehit).

Tiba di lokasi sekitar Jam 14.54 WIT, Kepala Distrik Teminabuan langsung membuka acara dengan memohon maaf atas keterlambatan dan respon yang sempat lambat terkait isu pemalangan ini.

“Saya mohon maaf, tadi saya baru selesai melaksanakan sosialisasi tentang Perda Miras di Gedung Putih,” ujarnya menjelaskan alasan keterlambatan.

Pihak kepolisian Polres Sorong Selatan yang diwakili Kapolsek Teminabuan menyampaikan apresiasi kepada Bapak Marthen Thesia yang tetap berkoordinasi dengan baik.

“Terima kasih atas etika baik Bapak. Arahan dari Bapak Kapolres jelas, kita selesaikan dengan pendekatan persuasif dan jaga keamanan bersama,” tegasnya. Beliau berharap pertemuan ini menghasilkan solusi yang baik bagi semua pihak.

Teminabuan Suarakeadilannews.id.7 Mei 2026, hingga berita ini turunkan pada 8 Mei 2026 Jam 07.38 WIT.

Dalam kesempatannya, Bapak Marthen Thesia menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan untuk menggugat pemerintah, melainkan meminta kejelasan status tanah.

“Aksi pemalangan sebenarnya sudah bisa saya lakukan pagi tadi. Tapi saya tunda, saya minta pemerintah jujur dan menghargai hak masyarakat. Jika ini tanah pemerintah, tolong tunjukkan buktinya. Jika tidak ada, saya akan lanjut ke jalur hukum dan minta kantor ini ditutup sementara,” tegasnya.

Beliau memberikan batas waktu hanya 1 minggu kepada Kepala Distrik dan Kabag Hukum untuk mencari data dan bukti kepemilikan. “Lewat satu minggu tidak ada kepastian, saya palang kantor ini,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Distrik mengakui bahwa pihaknya sudah menelusuri data ke Bidang Aset, Sekda, hingga mantan pejabat, namun hasilnya nihil.

“Mereka semua pada lupa. Ada info pernah bayar Rp 100-200 Juta, tapi bukti transfer atau kuitansinya belum ketemu. Kita akan cek ulang ke tingkat Kabupaten Sorong,” jelasnya.

Sementara itu, Theopilus Thesia, S.H. selaku Kabag Hukum menyampaikan permohonan maaf.

“Saya dan Kepala Distrik ini kan anak muda yang baru bertugas, kami sedang berupaya mencari bukti. Mungkin ada pembuktian atau proses dari pemerintah terdahulu, tapi sampai saat ini belum juga ditemukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyarankan agar diselesaikan secara musyawarah karena masalah tanah adat di Teminabuan cukup rumit dan sering tumpang tindih.

“Secara hukum harus ada pelepasan hak. Kalau sertifikat Bapak sah, nanti kita hitung ulang nilainya dengan lembaga independen agar adil,” tambahnya.

Di akhir sesi, Althyus Thesia selaku Ketua LMA Tehit menilai ada kesalahpahaman teknis di internal keluarga besar Marga Thesia sendiri.

“Sebagai tokoh adat, saya minta kantor tetap dibuka untuk layanan masyarakat. Ingat, ini anak cucu dan kerabat sendiri, sebaiknya selesaikan secara baik-baik,” pungkasnya.

Menutup rangkaian pertemuan tersebut, Bapak Marthen Thesia selaku Ketua LMA Kabupaten Sorong menyerahkan bukti legalitas berupa fotokopi sertifikat tanah kepada Kepala Distrik Teminabuan perwakilan Pemerintah Daerah setempat. Penyerahan dokumen ini disaksikan langsung oleh seluruh peserta yang hadir di ruang pertemuan.

Hingga berita ini diturunkan, kesepakatan sementara adalah Pemerintah diberi waktu 1 minggu untuk menampilkan bukti kepemilikan. Jika tidak ada titik terang, aksi pemalangan tetap akan dilaksanakan.

(Redaksi 3P).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *