Tambakrejo, Bojonegoro –suarakeadilannews.id – 27 November 2025. Dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro kembali diwarnai ironi sosial yang menyayat hati. Kontras tajam terlihat di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo. Sebanyak 16 siswa-siswi di Dusun Koripan terpaksa menuntut ilmu di sebuah bangunan darurat yang didirikan dari swadaya masyarakat, dengan kondisi memprihatinkan. Sementara itu, Madrasah Ibtidaiyah (MI) induk mereka di Dusun Daplangu, yang berada di bawah satu yayasan, justru dilaporkan “selallu dapat gelontoran bantuan pembangunan secara berturut-turut.
Kondisi kontras ini semakin miris lantaran MI induk mereka di Dusun Daplangu, yang berada di bawah satu yayasan, justru dilaporkan telah menerima bantuan pembangunan masif secara berturut-turut selama dua tahun terakhir.
Bangunan sekolah untuk siswa Kelas 1 hingga Kelas 3 ini didirikan oleh masyarakat Koripan sekitar lima bulan lalu. Di kutip dari Kondisi dalam video yang diunggah oleh akun Instagram lingkar Bojonegoro,. menunjukkan ruangan kelas yang jauh dari kata layak. Guru di lokasi bahkan mengakui bahwa kegiatan belajar mengajar sering terganggu akibat risiko kehujanan dan kedinginan. Bangunan darurat ini menjadi simbol kuatnya semangat pendidikan warga di tengah minimnya perhatian resmi.
Kepala Desa Napis membenarkan adanya sekolah anak cabang swadaya tersebut dan mengonfirmasi ketimpangan fasilitas. “Kalo yang induk sekolahnya ya udah bagus dapat bantuan terus berturut-turut selama dua tahun,” ujarnya.
Sekolah induk di Daplangu, di bawah Yayasan Subulul Huda, kabarnya menerima bantuan berkesinambungan yang diusulkan dan dikaitkan dengan seorang tokoh politik dari PKB, Mas Imam. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan alokasi bantuan, yang hanya mengalir deras ke sekolah induk yang sudah memadai, sementara 16 anak di Koripan dibiarkan belajar di tempat yang tidak manusiawi.
Kepala Desa Napis menjelaskan bahwa lambatnya pengajuan bantuan untuk sekolah Koripan disebabkan oleh kendala administratif terkait legalitas tanah wakaf.
”Alasan belum bisa di ajukan bantuan pembangunan alasannya sertifikat wakafnya belum jadi waktu membuat rumah untuk sekolahan MI tersebut. Sertifikatnya baru jadi setelah diajukan 3 bulan yang lalu,” jelas Kepala Desa. Sertifikat yang baru selesai itu belum atas nama yayasan.
Namun, kini masalah legalitas tersebut telah teratasi. Kepala Desa memastikan tindak lanjut cepat telah diambil: proposal resmi telah dilayangkan ke BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.
”Persyaratan-persyaratan sudah lengkap, ada sertifikat, badan hukum yayasan, dan kepengurusan yayasan. Tadi sudah kami kirim ke Pak Andik Jarwo,” tutupnya.
Warga kini menuntut tindakan nyata dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Mereka berharap agar 16 mimpi anak bangsa di Koripan segera mendapatkan fasilitas yang layak, setara dengan sekolah induk, tanpa lagi terhambat oleh masalah birokrasi yang kini telah dituntaskan.













