Banner Iklan
Berita

MTsN 2 Turen Diduga Lakukan Pungli Yang Memberatkan Wali Murid

245
×

MTsN 2 Turen Diduga Lakukan Pungli Yang Memberatkan Wali Murid

Sebarkan artikel ini

 

MALANG// Suara keadilanewd.id- Kembali nama baik dunia pendidikan Kabupaten Malang, tercoreng oleh dugaan (Pungli) Pungutan liar. Dan kini adanya dugaan pungli terjadi di Madrasah Tsanawiyah (MTsN) Negeri 2 Turen, Kabupaten Malang, Jawa timur.

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 (MTsN) Turen, Kabupaten Malang, menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang cukup diminati oleh masyarakat. Sekolah setara jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini dikelola oleh Kementerian Agama dan dikenal mengintegrasikan pendidikan umum dan agama Islam dalam kurikulumnya.

Namun, belakangan ini sejumlah orang tua siswa mengeluhkan adanya pungutan biaya pendidikan yang dianggap cukup memberatkan.

Perlu diketahui, sesuai peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

Pengertian pungutan dalam peraturan tersebut adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sedang pengertian sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorang atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Dari dua pengertian diatas, secara jelas dibedakan pungutan bersifat wajib dan mengikat, sementara sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat. Jadi dalam hal ini, dapat disimpulkan jika yang terjadi di MTs Negeri 2 Turen tersebut diduga murni tindakan pungutan liar (pungli).

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 joncto Permendikbud nomor 44 tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 tahun 2016 nyata telah dilanggar MTsN 2 Turen Malang. Pada tahun 2022, Fihak MTsN 2 Turen Menetapkan Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) Sebesar Rp 175.000 per bulan tidak hanya itu, terdapat juga pungutan lain seperti uang Gedung dan iuran lainya.

Dalam hal pengawasan pemerintah daerah sebagai mana pasal 66 UU 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 75 dan pasal 77 PP No 48 tahun 2008 dan diubah dengan PP No 18 Tahun 2022 tentang pendanaan pendidikan.

Namun, belakangan ini sejumlah orang tua siswa mengeluhkan adanya pungutan biaya pendidikan yang dianggap cukup memberatkan.

“Saya pernah telat bayar SPP, lalu dapat surat panggilan dari komite sekolah,” ujar Hs, salah satu wali murid, saat ditemui awak media, Senin (1/9/2025).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak, apakah MTs negeri 2 seharusnya memungut biaya pendidikan, mengingat statusnya sebagai sekolah negeri.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara dan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis.

MTs Negeri, sebagai bagian dari jenjang pendidikan dasar di bawah Kementerian Agama, seharusnya mengikuti prinsip tersebut.

Selain itu, Madrasah Negeri juga menerima dana operasional dari APBN melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan operasional lainnya.

Pemerintah juga memperbolehkan bantuan dari pihak ketiga, seperti masyarakat atau donatur, namun bantuan tersebut bersifat sukarela dan tidak boleh mengikat, apalagi memberatkan siswa.

Beberapa wali murid mempertanyakan transparansi pengelolaan dana di MTsN 2 Turen, terutama terkait penggunaan dana BOS dan alasan di balik pungutan SPP yang cukup tinggi.

“Kalau memang sudah dibiayai pemerintah, kenapa kami masih harus bayar sebesar itu tiap bulan?” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Menurut mereka, pungutan yang diberlakukan bertentangan dengan semangat penyelenggaraan pendidikan dasar gratis sebagaimana amanat undang-undang.

Dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, MTs negeri seharusnya dapat memberikan layanan pendidikan tanpa membebani wali murid secara finansial.

Langkah evaluasi dari pihak Kementerian Agama dan dinas pendidikan setempat dianggap penting untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan negeri, termasuk madrasah, patuh terhadap prinsip pendidikan dasar yang gratis, inklusif, dan bermutu. (Hr/Bonong)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *