Banner Iklan

Muja’i Penuhi Panggilan Kejaksaan Negeri Kepanjen Malang, Desak Proses Hukum Kasus BUMDes Wonoagung Dilanjutkan

330
×

Muja’i Penuhi Panggilan Kejaksaan Negeri Kepanjen Malang, Desak Proses Hukum Kasus BUMDes Wonoagung Dilanjutkan

Sebarkan artikel ini

 

MALANG, SUARAKEDILANNEWS.ID — Muja’i, warga Dusun Wonokitri Desa Wonoagung Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kepanjen pada Rabu (6/8/2026).

 

Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan resmi yang disampaikan Muja’i alias Bahron pada Minggu (3/8/2026) terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Sejahtera Desa Wonoagung tahun anggaran 2025.

 

Dalam pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih 1 jam, Muja’i memberikan keterangan sebagai pelapor. Ia juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung berupa struktur organisasi BUMDes, bukti surat permintaan laporan pertanggungjawaban kepada pengurus, serta salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025.

 

Menuntut Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pejabat

Usai pemeriksaan, Muja’i menyampaikan sikap tegasnya. Ia meminta aparat penegak hukum untuk menindak kasus ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

“Saya meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang agar kasus BUMDes di Desa Wonoagung ini ditindaklanjuti secara tegas dan sesuai hukum. Karena menurut hemat saya, persoalan ini tidak hanya sebatas penyalahgunaan anggaran, namun telah mengarah pada unsur penipuan dan penggelapan,”tegas Muja’i.

 

Muja’i memaparkan dua temuan utama yang menjadi dasar laporannya. _Pertama_, terkait dana penyertaan modal dari APBDes Desa Wonoagung tahun 2025 sebesar Rp213.000.000 yang telah disetorkan ke rekening BUMDes, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

 

“Dana sebesar Rp213 juta tersebut tidak jelas peruntukannya. Hingga saat ini masyarakat tidak pernah menerima laporan terkait penggunaan dana tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penggelapan,” ujarnya.

 

_Kedua_, terkait bidang usaha BUMDes. Muja’i menyebut masyarakat dijanjikan bahwa BUMDes Maju Sejahtera akan bergerak di bidang pertokoan. Namun hingga saat ini, unit usaha tersebut tidak pernah terwujud.

 

_“Masyarakat merasa dirugikan karena janji pembentukan unit usaha pertokoan tidak pernah direalisasikan,”_ katanya.

 

*Soroti Pernyataan Camat Tirtoyudo dan Tuntut Pemanggilan*

Selain substansi keuangan, Muja’i juga menyoroti aspek tata kelola dan pernyataan pejabat publik. Ia secara khusus meminta Kejaksaan untuk memanggil Camat Tirtoyudo.

 

_“Poin yang saya sampaikan dalam pemeriksaan yaitu, Ibu Camat Tirtoyudo juga harus dipanggil sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena pernah ada pernyataan dari beliau bahwa anak kepala desa atau keluarga terdekat kepala desa tidak ada larangan untuk menjadi ketua BUMDes,”_ jelas Muja’i.

 

Menurutnya, pernyataan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

 

_“Dalam undang-undang maupun dalam kesepakatan antara Bupati Kabupaten Malang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, telah disepakati larangan keras bagi anak kepala desa atau keluarga terdekat kepala desa untuk menjabat sebagai ketua BUMDes,”_ tegasnya.

 

_“Oleh karena itu, saya meminta Ibu Camat Tirtoyudo dipanggil untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban,”_ imbuhnya.

 

Muja’i juga menyoroti adanya dugaan nepotisme karena jabatan Direktur BUMDes saat ini dijabat oleh anak kandung Kepala Desa Wonoagung. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

 

Empat Tuntutan Resmi

Dalam laporan tersebut, Muja’i menyampaikan empat tuntutan kepada negara dan pemerintah daerah:

 

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang agar segera menaikkan status penanganan ke tahap penyelidikan, melakukan audit forensik, dan memanggil Camat Tirtoyudo untuk dimintai keterangan.

2. Pemerintah Desa Wonoagung agar segera membuka dan mempublikasikan laporan keuangan BUMDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang agar melakukan audit investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes Maju Sejahtera.

4. Menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

 

_“Ini adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Kami menuntut kepastian hukum agar tidak ada lagi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dan BUMDes,”_ pungkas Muja’i.

 

Upaya Konfirmasi Belum Membuahkan Hasil

Hingga berita ini diturunkan, _SUARAKEDILANNEWS.ID_ telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang melalui sambungan telepon WhatsApp. Namun hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan meskipun pesan telah terkirim dengan tanda centang dua biru. (HR/Tim) …. Bersambung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *