SKN NEWS🆔
Samosir, 10 September 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir bersama Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Samosir, pada hari ini.
Rapat penting ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, termasuk Forkopimda Samosir, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, serta para Kepala Bagian Administrasi (SAB), Asisten, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para Camat se-Kabupaten Samosir.
Sebelumnya, seluruh fraksi yang ada di DPRD Samosir telah menyampaikan pandangan umum dan menyatakan persetujuan terhadap Ranperda P-APBD untuk ditetapkan menjadi Perda. Dengan penetapan ini, terjadi perubahan pada APBD Kabupaten Samosir, dari yang semula Rp. 844.070.942.724 menjadi Rp. 830.400.322.194,44. Anggaran ini akan dialokasikan pada setiap OPD sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan.
Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota DPRD Samosir atas curahan pemikiran dan kerja keras selama proses pembahasan Ranperda. Ia menekankan bahwa penetapan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pembangunan dan mencapai target indikator makro ekonomi daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, perbaikan gini rasio, serta peningkatan indeks pembangunan manusia.
“Kami sangat menghargai seluruh tanggapan dan masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Ini akan menjadi bahan evaluasi penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sehingga dapat berjalan optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Vandiko.
Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, juga memberikan tanggapannya, menekankan pentingnya bagi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk segera menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Nasip Simbolon menjelaskan bahwa penetapan Perda P-APBD Samosir 2025 ini telah melalui prosedur yang sesuai dan mematuhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Setelah Perda ini ditetapkan, Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan berbagai program kegiatan dengan tepat waktu dan sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Nasip Simbolon.
Dengan ditetapkannya Perda P-APBD 2025 ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Samosir dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.agus












