Malang, Suara Keadilannews.id – Andik Widyantoro, S.H., dari Kantor Hukum AFI & ASSOCIATES ADVOKAT KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menyampaikan pandangannya mengenai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026, menggantikan warisan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad. Reformasi ini didorong oleh alasan politis, sosiologis, dan praktis. Namun, di balik gegap gempita perubahan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: Apakah masyarakat benar-benar siap?
Sebagai advokat yang kerap bersentuhan langsung dengan praktik hukum di lapangan, Andik menekankan urgensi besar untuk mengedukasi publik mengenai pasal-pasal penting dalam KUHP baru yang berpotensi menjerat masyarakat awam tanpa mereka sadari.
> “Ini bukan sekadar wacana akademik. Ini soal bagaimana hukum hadir dalam ruang-ruang paling personal dalam hidup kita,” ujar Andik, Sabtu (11/1/2026).
1. Hidup Bersama Tanpa Nikah (Pasal 411 dan 412 KUHP Baru)
Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan kini dapat dipidana jika ada aduan dari keluarga dekat. Pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bisa diadukan oleh orang tua, anak, atau pasangan sah. Dalam masyarakat urban yang lebih longgar terhadap norma tradisional, pasal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kriminalisasi.
2. Penghinaan terhadap Presiden dan Lembaga Negara (Pasal 218–220)
Mengkritik Presiden atau lembaga negara di ruang publik maupun media sosial dapat berujung pidana jika dianggap menyerang kehormatan atau martabat. Meski bersifat delik aduan, batas antara kritik dan penghinaan menjadi kabur. Hal ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi jika tidak dipahami dengan tepat.
3. Demonstrasi Tanpa Izin (Pasal 256)
Menggelar unjuk rasa tanpa pemberitahuan resmi dapat dipidana. Padahal, banyak aksi spontan muncul sebagai bentuk ekspresi warga terhadap isu mendesak. Pasal ini bisa menjadi alat represi jika digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat.
4. Penyihir dan Dukun (Pasal 252)
Mempraktikkan ilmu gaib atau mengaku dapat menyakiti orang lain dengan kekuatan supranatural kini bisa dipidana. Di masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan budaya lokal, pasal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara hukum positif dan hukum adat.
Andik menegaskan bahwa hukum bukan hanya milik para ahli, melainkan hadir dan bekerja di tengah masyarakat. Ketidaktahuan terhadap hukum bukan alasan pemaaf. KUHP baru menandai pembaruan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan pendekatan yang lebih modern dan progresif. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga membuka ruang konflik horizontal, kriminalisasi, bahkan potensi penyalahgunaan hukum.
Sebagai advokat, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melek hukum, memahami hak dan kewajiban, serta mengawal penerapan KUHP baru agar benar-benar menjadi alat keadilan, bukan alat represi.
“Mari belajar bersama. Karena hukum yang adil hanya bisa terwujud jika rakyatnya sadar dan paham akan hukum itu sendiri. Salam Keadilan.” (HR)












