SKN id – SUKABUMI – Seorang warga berinisial RIKA berharap proses penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkannya ke Polres Sukabumi Kota dapat ditindaklanjuti secara profesional hingga memperoleh kejelasan hukum.
Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/111/II/2025/SPKT/POLRES SUKABUMI KOTA/POLDA JAWA BARAT, tertanggal 25 Februari 2025, atas nama pelapor Sdri. RIKA.
Dalam laporan tersebut, dugaan kerugian yang dilaporkan mencapai Rp638.675.000. Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di Kp. Cibatu Legok RT/RW 02/04, Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa, 12 November 2024 sekitar pukul 10.32 WIB, dengan terlapor berinisial DW.
Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang diperlihatkan, perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Surat tersebut juga mencantumkan bahwa SPDP telah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada 2 September 2026.
Penyidik juga disebut telah melayangkan surat panggilan kepada terlapor pada 17 September 2026. Namun, berdasarkan surat perkembangan tersebut, terlapor tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. Penyidik selanjutnya menyatakan akan melakukan pemanggilan kedua dan melaporkan perkembangan tersebut kepada pimpinan.
Pelapor Berharap Ada Kepastian Hukum
RIKA berharap proses hukum terhadap laporan yang telah dibuatnya dapat berjalan sampai tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
> “Saya berharap ada keadilan untuk saya selaku korban dugaan penipuan dan penggelapan, karena nilai kerugian yang saya alami bukan sedikit. Saya menanggung semua biaya kerugian calon jamaah agar berangkat umroh,” ungkap RIKA kepada media ini.
Menurutnya, kerugian tersebut bukan hanya menyangkut dirinya secara pribadi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap calon jamaah yang harus tetap diberangkatkan.
Karena itu, ia berharap penyidik dapat menggali seluruh fakta, memeriksa para pihak yang berkaitan, mengumpulkan alat bukti, serta memberikan kepastian mengenai perkembangan perkara tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.
Kewenangan Polisi dalam Penyelidikan dan Penyidikan
Secara hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut antara lain diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah mengalami perubahan.
Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981. UU tersebut antara lain memperkuat hak korban, tersangka, terdakwa dan saksi serta mengatur kewenangan penyidik dan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.
Dengan demikian, proses penyidikan perkara yang masih berjalan pada saat ini harus memperhatikan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Dugaan Penipuan dan Penggelapan Harus Dibuktikan
Perlu ditegaskan bahwa status terlapor tidak sama dengan tersangka, apalagi orang yang telah dinyatakan bersalah. Dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan, apabila perkara dilanjutkan, melalui proses peradilan.
Untuk dugaan penipuan, Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang menggerakkan orang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. KUHP baru tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026.
Namun, karena peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada 12 November 2024, penerapan ketentuan pidananya harus memperhatikan ketentuan peralihan hukum pidana dan asas hukum pidana yang berlaku terhadap waktu terjadinya perbuatan. Surat perkembangan penyidikan yang ditunjukkan pelapor sendiri mencantumkan dugaan Pasal 378 dan/atau 372 KUHP lama juncto ketentuan perubahan Pasal 492 dan/atau 486 UU Nomor 1 Tahun 2023. Penentuan pasal yang tepat merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan ketentuan peralihan yang berlaku.
Penyidikan Harus Profesional dan Transparan
Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk bekerja berdasarkan hukum, profesionalitas, serta prinsip akuntabilitas. Peraturan mengenai pengangkatan penyidik Polri juga menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Sementara itu, perkembangan perkara merupakan bagian penting bagi pelapor untuk mengetahui sejauh mana laporan yang telah dibuatnya ditangani. Sistem pelayanan kepolisian juga mengenal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai sarana pemberitahuan perkembangan penanganan perkara kepada pelapor.
Dalam perkara RIKA, surat yang diperlihatkan menunjukkan adanya perkembangan penyidikan, termasuk pengiriman SPDP kepada kejaksaan dan pemanggilan terhadap terlapor.
Pelapor Minta Perkara Tidak Berhenti di Tengah Jalan
RIKA berharap proses penyidikan tidak berhenti hanya pada tahap administrasi, tetapi seluruh fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan kerugian Rp638.675.000 dapat ditelusuri secara menyeluruh.
Ia juga berharap apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana, perkara tersebut dapat diproses sesuai mekanisme hukum. Sebaliknya, apabila hasil penyidikan tidak menemukan unsur tindak pidana, pelapor juga berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan alasan hukum atas keputusan tersebut.
Harapan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal, yakni kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pelapor maupun terlapor.
“Kami berharap laporan ini dapat ditangani secara profesional dan transparan sampai ada kepastian hukum. Kami hanya meminta proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku,” demikian harapan pelapor.
Sampai berita ini dinaikkan belum ada tanggapan dari pihak penyidik Polres Sukabumi. (Tim)












