MALANG, suarakeadilannews.id – Pemerintah Desa Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tanah Kas Desa (TKD) Dusun Kampung Baru di Balai Desa Tamankuncaran, Rabu (07/10/2026). Rakor tersebut digelar secara terbuka sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam menata aset desa.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Tamankuncaran Yasin, Camat Tirtoyudo Nita Prasetyaningtyas, S.STP., MAP, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Ira Koeswandari, S.ST, Perwakilan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Etika Karismatita, ST., MT, Ketua BPD, Perangkat Desa, Mantan Kasun, serta puluhan perwakilan warga Kampung Baru.
Kades Yasin Ingin Semua Transparan
Kepala Desa Tamankuncaran Yasin dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor ini sengaja digelar agar tidak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami ingin semua menjadi jelas dan transparan. Berapa luas TKD kita, di mana letaknya, dan bagaimana status warga yang menempati selama ini. Kami tidak ingin ada yang dirugikan, semua kita selesaikan bersama sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kades Yasin.
Camat Tirtoyudo Tekankan Jaga Kondusifitas
Camat Tirtoyudo Nita Prasetyaningtyas, S.STP., MAP sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Tamankuncaran yang berani membuka persoalan TKD secara terbuka.
“TKD ini adalah aset desa, aset negara yang harus kita jaga dan amankan bersama. Saya minta warga tetap tenang dan ikuti prosesnya. Kita selesaikan secara musyawarah mufakat di balai desa, jangan sampai ada pertengkaran antar warga gara-gara tanah,” tegas Camat Nita.
Camat Nita juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pensertifikatan aset desa.
“Saya sangat setuju saran dari Dinas Pertanahan tadi, aset-aset desa memang harus segera di-SHP-kan, disertifikatkan Hak Pakai nya. Itu untuk menyelamatkan aset desa kita ke depan. Kecamatan akan kawal dan bantu fasilitasi prosesnya bersama Desa, DPMD, Dinas Pertanahan dan BPN,” pungkasnya.
DPMD dan Dinas Pertanahan Jelaskan Aturan dan Mekanisme Teknis
Perwakilan DPMD Kabupaten Malang Ira Koeswandari menjelaskan bahwa pengelolaan TKD harus sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan tidak boleh diperjualbelikan.
Sementara itu, Perwakilan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Etika Karismatita, ST., MT meluruskan bahwa pihaknya bukan dari BPN, namun memiliki peran untuk memfasilitasi penataan aset.
“Mohon izin meluruskan, yang hadir hari ini bukan dari BPN, kami dari Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. Untuk proses sertifikasi nanti kita harus duduk bersama dan bermohon ke BPN,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan alur teknis dan durasi proses sertifikasi.
“Kita harus duduk bersama dengan BPN, bermohon ke BPN. Cara teknisnya seperti itu. Status tanahnya harus jelas dulu, baru bisa datangkan BPN untuk pengukuran. Tapi saya sampaikan, sertifikat itu tidak akan muncul dalam waktu satu atau dua tahun. Prosesnya memang panjang, tapi saya pastikan wilayah tanahnya tetap ada dan tercatat sebagai aset desa,” ujar Etika.
Akar Masalah Ketidaktertiban Administrasi
Dinas Pertanahan juga menyoroti akar persoalan aset desa yang sering terjadi.
“Kalau kasus-kasus yang muncul pertama itu kan awalnya satu, dari ketidaktertiban administrasi. Coba mulai sekarang dicek kembali, apakah Buku Inventaris Aset Desa atau Kip Desa sudah sinkron dengan fisik atau eksistensi tanah yang ada. Harus disinkronkan,” tegasnya.
“Untuk mengamankan aset, alangkah lebih baiknya aset-aset desa itu segera di-SHP-kan, diproseskan sertifikat Hak Pakai nya. Nanti ukuran tanah bersertifikat itulah yang akan berbicara secara hukum,” tambahnya.
Warga Curhat Sejak 1973 Hingga Mantan Kasun Bongkar Tanah Bengkok
Dalam sesi diskusi, warga menyampaikan bahwa mereka telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1973 dan ada pula sejarah tanah guntingan dari Mbah Karmina.
Suasana semakin terbuka ketika Mantan Kasun Supriadi membongkar adanya bidang tanah yang gandeng dengan tanah bengkok Kepala Desa yang hingga kini masih dikuasai keluarga Mantan Kades Wicilon tanpa alas hak.
“Sampai sekarang tanah yang digarap dekat bengkok itu tidak mempunyai surat pendukung apa-apa, bahkan Petok D nya pun tidak ada. Kami pernah konsultasi ke BPN bersama Ketua BPD dan Kepala Desa,” ungkap Supriadi.
Rakor diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan inventarisasi ulang, sinkronisasi data Kip Desa dengan fisik lapangan, dan segera mengajukan permohonan pengukuran serta pensertifikatan Hak Pakai ke BPN Kabupaten Malang.
HR/ suarakeadilannews.id
