MALANG, Suara keadilannews.id – Aktivitas pengerukan tanah berskala besar di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, menjadi sorotan. Kegiatan yang menggunakan excavator dan armada truk itu disebut untuk kepentingan pembangunan masjid. Namun status perizinannya hingga Jumat [27/6/2026] belum dapat dikonfirmasi.
Pantauan tim investigasi Suara keadilannews.id, Kamis [26/6/2026], di lapangan terlihat kubangan galian yang dalam dan luas. Sejumlah dump truk tampak keluar masuk mengangkut material tanah.
Dengan penggunaan alat berat dan pengangkutan berulang, aktivitas ini diduga kuat masuk kategori Pertambangan Batuan atau Galian C.
Pengelola Mengacu SIUP, Alasan untuk Masjid
Pihak pengelola kegiatan menyatakan lahan merupakan milik pribadi atas nama Edi, pengusaha toko bangunan di lokasi tersebut.
Pihak pengelola juga menyampaikan telah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Berdasarkan ketentuan, SIUP merupakan izin untuk kegiatan perdagangan. Dokumen tersebut tidak menjadi dasar hukum untuk kegiatan pengerukan dan pengangkutan material tambang.
Pihak pengelola juga menyatakan material hasil galian diperuntukkan bagi urugan pembangunan Masjid Pondok Mboroan.
Keterangan Kapolsek Pagak
IPTU Surdianto, Kapolsek Pagak, memberikan keterangan melalui pesan WhatsApp pada Jumat [26/6/2026].
“Begini mas, tanah yg dikeruk itu tanah milik pribadi dipergunakan untuk meguruk meratakan tanah yg akan digunakan untuk pembangunan masjid, sesuai keterangan dari kesepakatan warga dan dari pemilik lahan, monggo dikros cek saja kepilik tanahnya,” ujarnya.
Kapolsek menambahkan, “Pemiliknya mas edi toko bangunan sebelah jalan yang dikeruk. Itu tidak diperjual belikan, sehubungan untuk kepentingan sosial (nguruk untuk mendirikan masjid)… Kegiatan dimulai baru hari ini diperuntukan untuk rencana bangun masjid.”
Saat dikonfirmasi pukul 16.34 WIB terkait Izin Usaha Pertambangan Galian C, pertanyaan tersebut dijawab pukul 16.36 WIB dengan meminta media melakukan pengecekan kepemilikan tanah.
Ketentuan UU Minerba: Izin Wajib Ditempuh
UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 menyatakan, setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Surat Izin Pertambangan Batuan .
Kegiatan juga wajib dilengkapi Dokumen UKL-UPL/AMDAL dan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW.
Hak milik atas tanah tidak menghapus kewajiban perizinan apabila kegiatan dilakukan dengan alat berat dan dalam skala tertentu.
Ancaman Sanksi Pidana 5 Tahun
Apabila kegiatan dilakukan tanpa izin resmi, hal tersebut masuk kategori Pertambangan Tanpa Izin.
Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.
[Hr/Ach)

