Bojonegoro, suarakeadilannews.id – 30 Juni 2025 – Kegiatan penjarangan hutan jati yang dilakukan oleh Perum Perhutani di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan, Divisi Regional Jawa Timur, menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta minimnya pelibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Ironisnya, temuan ini terungkap di tengah-tengah area yang telah dilengkapi dengan papan peringatan K3 dan informasi mengenai program “Job Training Sosialisasi Tebangan Ramah Lingkungan.”
Lokasi penjarangan hutan jati yang dimaksud berada di BKPH Tobo, RPH Donan, KPH Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur. 
Pada tanggal 24 Juni 2025, awak media melakukan konfirmasi langsung di lokasi penjarangan. Terlihat sejumlah pohon jati hasil tanam tahun 2010 telah ditebang. Asisten Perhutani (Asper) Tobo, Bapak Wiji, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah “penjarangan tahun tanaman 2010.”
Namun, pernyataan Bapak Wiji memicu pertanyaan lebih lanjut terkait standar minimal ukuran kayu yang boleh ditebang. Beliau menjelaskan, “Tidak ada minimal. Memperoleh tegakan tinggal yang bagus karena kerapatan sudah melampaui. Harus dijarang minimal 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Jadi ini pas 25 tahun.” Penjelasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria penjarangan yang sebenarnya diterapkan, mengingat tidak adanya batasan minimal ukuran kayu yang ditebang dapat berpotensi pada praktik tebang pilih yang tidak optimal atau bahkan berlebihan.
Terkait pelibatan LMDH dalam kegiatan penjarangan ini, Bapak Wiji menyatakan, “Harusnya seperti tebangan penjarangan ini harusnya melibatkan, cuma ini kan baru penjarangan.” Pernyataan ini secara implisit mengakui bahwa LMDH belum dilibatkan secara penuh dalam kegiatan penjarangan yang sedang berlangsung. Meskipun Bapak Wiji menambahkan bahwa “untuk kayu-kayu sudah diambil masyarakat, kayu bakar, kayu opo sudah dimanfaatkan masyarakat,” minimnya pelibatan LMDH dalam perencanaan dan pelaksanaan penjarangan ini menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas. LMDH seharusnya menjadi mitra strategis Perhutani dalam pengelolaan hutan untuk memastikan keberlanjutan hutan dan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar.
Yang paling mencolok dan mengkhawatirkan adalah kondisi para pekerja di lapangan. Meskipun terdapat papan peringatan besar yang menegaskan “UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)” serta instruksi bahwa “PETUGAS & PEKERJA HARUS MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) HELM, SEPATU, SARUNG TANGAN, DLL.” dan “DILARANG MASUK AREAL TANPA MEMAKAI APD,” sebagian besar pekerja yang terlibat dalam penebangan pohon jati terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Kondisi ini sangat ironis mengingat papan peringatan K3 terpampang jelas di area tersebut, dan kegiatan ini juga disosialisasikan sebagai “Tebangan Ramah Lingkungan.” Selain itu, juga terdapat papan peringatan “DILARANG MASUK AREAL TEBANGAN KECUALI PETUGAS,” yang menegaskan pentingnya regulasi di area tersebut.
Temuan ini secara serius mempertanyakan komitmen Perum Perhutani, khususnya KPH Padangan, terhadap standar keselamatan kerja dan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Pengabaian K3 dapat membahayakan nyawa pekerja, sementara minimnya pelibatan LMDH berpotensi merusak hubungan baik dengan masyarakat dan menghambat tercapainya manfaat hutan yang optimal bagi kesejahteraan lokal.
Diharapkan pihak Perhutani dapat segera memberikan klarifikasi dan mengambil tindakan konkret untuk mengatasi permasalahan ini, demi terwujudnya pengelolaan hutan yang profesional, transparan, aman, dan berkelanjutan di KPH Padangan, Bojonegoro.













