MALANG,KEADILANEWS.ID – Hingga sepekan pasca pelaksanaan Karnaval Sound Horeg di Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, polemik terkait pengelolaan lahan parkir belum juga mereda.
Isu dugaan pungutan liar dan penjualan lahan parkir dengan nilai yang disebut-sebut mencapai `jutaan hingga puluhan juta rupiah justru semakin ramai diperbincangkan warga di media sosial.
Titik masalahnya bukan hanya pada uang. Tetapi pada transparansi Masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberi penjelasan kemana aliran dana parkir tersebut.
*DPMD Turun Tangan, Jawabannya Satu Kata: “Selesai”*
Melihat gejolak di lapangan, tim media mencoba mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang. Salah satunya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Nur Cahyo
Melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (23/7/2026) petang, Nur Cahyo akhirnya memberikan respons.
> “Sudah difasilitasi pak Camat selesai,” tulisnya singkat.
Jawaban itu tentu menimbulkan pertanyaan baru. Apa yang dimaksud “selesai”? Apakah sudah ada musyawarah desa? Apakah ada laporan pertanggungjawaban? Apakah ada sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pungli?
Saat pertanyaan-pertanyaan itu kembali dilayangkan, Kadis DPMD memilih tidak menjawab detail. Ia justru mengarahkan media untuk konfirmasi langsung ke pihak kecamatan.
> “Konfirmasi ke pak Camat biar lebih jelas mas,” tambahnya.
Pernyataan “selesai” dari level dinas seharusnya menjadi angin segar. Namun di lapangan, pernyataan itu tidak diikuti dengan keterbukaan informasi.
*Camat dan Kades Pilih Seribu Bahasa*
Inilah yang membuat publik kecewa. Setelah “dilempar” ke kecamatan, upaya konfirmasi kepada Camat Kalipare, Heru justru mentok. Pesan dan panggilan tidak direspons.
Kondisi serupa juga terjadi di tingkat desa. Kepala Desa Sumberpetung hingga berita ini diturunkan juga memilih bungkam seribu bahasa, Tidak ada rilis resmi, tidak ada klarifikasi di balai desa, apalagi musyawarah terbuka dengan warga.
Sikap ini kontras dengan semangat keterbukaan informasi publik dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Bagaimana mungkin sebuah masalah bisa disebut “selesai” jika pihak yang paling bertanggung jawab di desa dan kecamatan tidak bersedia menjelaskan duduk perkaranya kepada publik?
*Sorotan Warga: Ini Bukan Sekadar Uang Parkir*
Bagi warga Sumberpetung, persoalan ini lebih dari sekadar uang parkir karnaval. Ini menyangkut kepercayaan kepada pemerintah desa.
Nilai yang beredar di masyarakat memang fantastis. Ada yang menyebut sewa satu titik lahan parkir bisa mencapai Rp5 juta – Rp20 juta. Dengan jumlah titik yang banyak, potensi dana yang terkumpul tentu tidak sedikit.
Pertanyaannya: Masuk ke kas desa? Digunakan untuk apa? Ada laporan pertanggungjawabannya?
Tanpa penjelasan, ruang itu akan diisi dengan spekulasi dan tudingan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang.
*Desakan ke APH dan Inspektorat*
Di tengah kebuntuan informasi, harapan masyarakat kini bertumpu pada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Malang.
Warga mendesak agar segera dilakukan audit dan investigasi. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mengembalikan kepercayaan publik.
> “Kami hanya minta transparansi. Kalau memang tidak ada pungli, buka datanya. Kalau ada, tindak sesuai aturan. Jangan selesai-selesai di atas kertas saja,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Prinsip pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel tidak boleh hanya jadi jargon. Ia harus dibuktikan dalam setiap kegiatan, termasuk acara karnaval tingkat desa.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Sumberpetung maupun Kecamatan Kalipare
Redaksi keadilannews.id masih membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarif (HR).
…..bersambung…

