Banner Iklan
Berita Daerah

Polemik Tumpak Sewu–Coban Sewu, Malang Tegaskan Belum Ada Kesepakatan

186
×

Polemik Tumpak Sewu–Coban Sewu, Malang Tegaskan Belum Ada Kesepakatan

Sebarkan artikel ini

MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Polemik pengelolaan kawasan wisata Tumpak Sewu (Lumajang) dan Coban Sewu (Malang) kembali mencuat setelah rapat lintas daerah di Kantor Dinas PU Sumber Daya Air.

Dalam rapat tersebut ditegaskan larangan pembangunan di dasar sungai serta penarikan retribusi di bawah aliran sungai. Aturan ini dimaksudkan menjaga kewenangan, keselamatan pengunjung, dan keberlanjutan kawasan wisata lintas wilayah.

Namun, pasca rapat beredar klaim dari pengelola wisata soal adanya “kesepakatan awal”. Narasi ini langsung dipertanyakan Pemkab Malang karena dianggap tidak sesuai fakta forum. Kepala Disparbud Malang, Firmando H Matondang, bahkan memilih walk out dari rapat lantaran pembahasan dinilai dipaksakan.

Firmando menegaskan, persoalan batas wilayah dan tata kelola tidak bisa diputuskan hanya melalui forum teknis SDA. Ia menekankan perlunya perjanjian kerja sama resmi antar daerah sesuai arahan Pemprov Jawa Timur.

“Penghormatan terhadap batas wilayah tidak bisa hanya lewat kesepakatan. Perjanjian kerja sama harus dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Disparbud Lumajang menyebut kewenangan pengelolaan sudah diberikan kepada BUMDes. Lumajang telah menerbitkan izin, sedangkan Malang masih berproses.

Rapat juga menegaskan kembali aturan lama: larangan membangun di dasar sungai, larangan menarik retribusi di bawah aliran sungai, serta ancaman sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi pelanggar.

Bagi Pemkab Malang, substansi utama bukan sekadar larangan teknis, melainkan kepastian hukum melalui mekanisme kerja sama resmi antar daerah. Dengan demikian, polemik Tumpak Sewu–Coban Sewu belum berakhir. (Hr/Tim)

BERSAMBUNG…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *