SORONG, Rabu, 9 September 2026
Pelaksanaan proyek nasional *Program Kampung Nelayan* di Kompleks Rimba Pala, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi disorot warga dan pegiat transparansi.
Pemantauan lapangan pada 9 September 2026 menemukan 2 masalah utama pada proyek strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tidak Ada Papan Informasi Proyek
Tidak ditemukan papan yang memuat nama kegiatan, nilai anggaran, kontraktor, sumber dana APBN/DIPA KKP, dan durasi kerja.
Penerapan K3 Tidak Optimal
Pekerja terlihat bekerja tanpa APD standar seperti helm, sepatu safety, dan rompi.
Pihak kontraktor beralasan pengerjaan dikebut untuk percepatan fasilitas nelayan. Untuk papan proyek dan APD, disebut masih “dalam proses pengurusan logistik”.
Dugaan Pelanggaran Hukum
Praktisi hukum
menyebut temuan ini berpotensi melanggar regulasi:
Transparansi UU KIP No. 14/2008 Informasi anggaran publik wajib terbuka
Perpres PBJ No. 12/2021 Penyedia jasa wajib informasikan pekerjaan publik
UU Bangunan Gedung No. 28/2002 Wajib ada identitas proyek di lokasi
Keselamatan Kerja:* UU Keselamatan Kerja No. 1/1970 Pengusaha wajib sediakan APD gratis
UU Ketenagakerjaan jo UU Cipta Kerja Pekerja berhak atas perlindungan K3
Permen PUPR No. 10/2021 Wajib terapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Harapan Masyarakat
Program Kampung Nelayan adalah program prioritas untuk mensejahterakan nelayan di Timur Indonesia.
Warga Rimba Pala meminta dinas terkait dan kontraktor segera memasang papan informasi dan menyediakan APD lengkap agar proyek berjalan aman, transparan, dan akuntabel.














