Bojonegoro – Suarakeadilannews.id “Proyek pembangunan balaidesa dengan spesifikasi konstruksi bangunan tembok di Desa Sembung, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.Progres prkerjaanya dalam pembangunannya sudah selesai 50% . Minggu (19/11/2023).
Namun pekerjaan tersebut diduga fiktif Pasalnya, kegiatan pengerjaan tersebut tidak jelas darimana sumber anggarannya. Dari pengamatan awak media di lokasi mulai dari awal proses pekerjaan, di lokasi juga tidak tampak papan informasi pembangunan, dan tidak ada keterangan pelaksana dan dana sharing, hal tersebut sangat sangat mengabaikan UU No 14 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).
Namun diakuinya, sejak pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga saat ini penerapan K3 sangat belum maksimal. Terbukti nampak di lokasi pekerjaan tersebut untuk penerapan K3 sangat di abaikan.
Dari hasil pantauan pewarta di lapangan mulai awal kerja hingga pekerjaan hampir selesai 50% sampai saat ini plang merek tidak dipasang, sehingga pekerjaan itu dinilai fiktif,” Ungkap salah seorang masyarakat setempat yang tak mau di sebutkan namanya.
Ia menilai, Kepala desa sengaja tidak memasang plang merek kegiatan tersebut. Dengan tujuan agar masyarakat tidak tahu berapa jumlah anggarannya dan masa hari kalender perawatan pekerjaan tersebut Selesai.
Menurut warga dibalik pemindahan balaidesa tersebut sebelumnya ada keganjalan terkait bangunan balaidesa yang lama. Bangunan balaidesa tersebut berdiri di dalam lingkup tanah wakaf milik pribadi dari pak carik kahar samsudi / H.heri samsul fahri alm. Diduga setelah meninggalnya pak carik, anak kandung dari pak carik, Agus menggugat tanah wakaf tersebut untuk dimintanya kembali. Dan disaat sebelum di minta Agus anak dari pak carik pun meninggal dunia.
Diduga tanah baldes wakaf milik pak carik tersebut sudah tukar guling dan di ganti tanah desa di area persawahan, setelah meninggalnya Agus, pihak keluarga dari Agus meminta agar tanah perwasahan milik desa tersebut di sertifikatkan. Dan apakah bisa tanah desa tersebut di Sertifikatkan’?? Tim pewarta akan menelusuri jejak peristiwa ini lebih dalam.
“Tim pelaksana kegiatan (TIMLAK) Desa Sambung saat di knfirmasi pewarta di lokasi iya mengungkapkan kalau pekerjaan tersebut emang belum di pasang papan nama informasi, disini ada 2 pekerjaan mas yang untuk papan nama informasinya tidak terpasang selain pembangunan kantor gedung serketariat ada juga pembangunan jembatan dengan pagu 140jt dengan panjang 11M lebar 5M, dan untuk pembangunan balai desa dengan pagu 160jt.
“Untuk pekerjaan disini memakai alat manual. Setahu saya kalau gak salah ini memakai anggaran ADD dan DD mas lebih jelasnya nanti di bendahara mas saya hanya sebagai timlak pembangunan mas hanya tahu nilai pagu saja. Dan untuk pertanyaan terkait pendirian balai desa yang lama itu benar mas yang di ungkapkan warga kepada jenenengan. Pihak keluarga meminta tanah tersebut di sertifikatkan, saya jugak heran apakah bisa tanah desa di sertifikatkan.”Ungkapnya sambil geleng geleng.
Sementara Kepala Desa Sambung Moh. Arif Wahyudin, SH saat di konfirmasi melalui pesan via Whatsapp iya mengungkapkan, monggo besok di konfirmasi ke baldes mawon njeh, untuk lebih jelasnya, semua terbuka lebar kok. Ndak papa, monggo, ini saya mau ke koramil, penyerahan bantuan untuk palestina, besok mawon dibaldes njeh, kalau mau konfirmasi tupoksi kades njeh begitu to.”Semua ada papan proyeknya mas, bahkan yg tahun lalu pun masih semua.
Sekedar mengingatkan, Sesuai Amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012.
Mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan wajib terpasang.
SKN.ID
















