MALANG, suarakeadilannews.id — Dugaan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dari Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melalui proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahun Anggaran 2024 di Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.
Pantauan suarakeadilannews.id di lokasi, Poktan Sari Bumi II Desa Babadan selaku penerima anggaran proyek tersebut untuk membangun Jalan Usaha Tani (JUT) Tahun 2024. Namun, ada apa dan kenapa di prasasti yang terpasang tidak dicantumkan secara detail jenis pekerjaan, volume dan nilai anggarannya, Kamis (31/7/2025) siang.
Informasi yang terhimpun, proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Dusun Banaran, RT.03 RW.06 Desa Babadan, Kecamatan Ngajum yang dibiayai dari Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.200 Juta.
Kepada Wartawan, Kepala Desa Babadan, Purwito menyampaikan bahwa proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang diterima Poktan Sari Bumi II Desa Babadan sumber dananya dari Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 senilai Rp.200.000.000.
“Titik proyek di Dusun banaran RT.03 RW.06 Desa Babadan, Kecamatan Ngajum. Setahu saya kemarin 200 Juta dan sama dengan sebagian besar desa yang lain yaitu Desa Kesamben dan Desa Ngajum,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (31/7/2025) siang.
“Romo Pemangku Pendik Ketua Kelompok Taninya dan rumahnya sebelah gapura pas pintu masuk mau ke lokasi pembangunannya,” imbuhnya.
Temuan ini menimbulkan kecurigaan akan kurangnya transparansi instansi pemerintah terkait maupun pemerintah desa dalam pengelolaan dana publik. Padahal, keterbukaan informasi proyek yang bersumber dari pemerintah merupakan amanat langsung dari sejumlah regulasi nasional, antara lain:
UUD 1945 Pasal 28F: Menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama Pasal 11 dan 52.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Pasal 82 dan 86, yang menekankan pada asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 40, yang mengatur tentang kewajiban pengumuman APBDes dan realisasi penggunaannya kepada masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kadis Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Aficena enggan memberikan tanggapan maupun komentar kendati pesan masuk terlihat centang dua. Bersambung… (Hr/Zen)












