Banner Iklan
Berita Daerahjawa timur

Proyek U-Ditch di Bojonegoro Diduga Langgar Spek dan Abaikan KIP, Kepala DPU BMPR Memilih Bungkam

182
×

Proyek U-Ditch di Bojonegoro Diduga Langgar Spek dan Abaikan KIP, Kepala DPU BMPR Memilih Bungkam

Sebarkan artikel ini

Tambakrejo, Bojonegoro,- SuaraKeadilanNews.id – 04/11/2025. Proyek pembangunan saluran air jenis U-Ditch atau sering di sebut ‘Yudit’ di perbatasan Desa Jawik dan Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, menjadi subjek investigasi menyusul dugaan pelanggaran metode kerja yang mengancam kualitas infrastruktur.

​Di lapangan, unit saluran beton ditemukan terpasang di atas tanah becek dan tergenang air, mengindikasikan tidak adanya lapisan lantai kerja (urugan pasir atau beton) sebagai fondasi dasar. Praktik ini berpotensi menyebabkan penurunan (settlement) struktur dan kerusakan dini, menghabiskan anggaran negara tanpa manfaat optimal.
​Jim, Ketua LSM GERAH, mengkritik keras temuan ini. “Pemasangan wajib dilakukan setelah pengurasan air dan pembuatan lantai kerja. Jika tidak, ini melanggar kaidah teknis standar dan proyek ini diprediksi akan cepat rusak,” tegas Jim, menuntut pertanggungjawaban.

​Dikonfirmasi mengenai proyek ini, Kadin Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Bojonegoro, Helmy Elisabeth, SP., MM., telah mengklarifikasi bahwa proyek tersebut BUKAN kewenangan mereka.

​Fokus kini beralih ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPU BMPR) Bojonegoro, Chusaivi Ivan Rachmanto, S.T., M.M., yang dihubungi untuk klarifikasi. Sayangnya, Kepala DPU BMPR tersebut memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan resmi hingga berita ini ditayangkan, meskipun konfirmasi telah dilayangkan sejak 3 November.

​Krisis akuntabilitas diperparah dengan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi, melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan menyulitkan pengawasan publik. Pekerja di lokasi bahkan mengaku tidak mengetahui identitas kontraktor pelaksana.

​Masyarakat mendesak agar Pemkab Bojonegoro segera melakukan audit teknis menyeluruh dan menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti terjadi penyimpangan spesifikasi teknis yang merugikan keuangan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *