Tanjabtim. SKN.
Bertempat diruang sidang paripurna dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanjung Jabung Timur prov Jambi, para anggota dewan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tanjabtim tahun 2024. Senen 14 April 2025.
Rapat paripurna dipimpin lansung oleh ketua Hj. Zilawati dan wakil ketua II, Hj. Siti Aminah kemudian sekda Tanjabtim Sapril dan dihadiri sebanyak 22 orang anggota dewan.
Dalam rapat tersebut ketua DPRD mengucapkan terima kasih kepada saudara bupati Tanjabtim yang diwakili oleh Sekda Sapril telah berkenan hadir dalam rapat LKPJ Bupati Tahun 2024.
Sebanyak lima fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati, melalui juru bicara masing-masing fraksi. Yang pada intinya memberikan saran, masukan dan catatan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicara Muhammad Alvi Kautsar menyoroti masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam LKPJ. “Kami memandang realisasi capaian indikator kinerja belum maksimal dan perlu diberikan kritik serta saran konstruktif demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Hj. Dewi Julianti, S.E., menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih akurat untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar. Golkar juga mendorong agar alat berat yang dikelola UPTD Dinas PUPR dapat diserahkan langsung ke kecamatan guna mempercepat penanganan infrastruktur jalan dan irigasi.
Fraksi NasDem yang disampaikan oleh Drs. Syahbudin, M.H., mengangkat isu efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025. NasDem mendorong Pemerintah Daerah menyusun kabinet 2025-2030 yang mampu berinovasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
Dari Fraksi Gerindra, Ambok Acok, ST., meminta penjelasan rinci mengenai alokasi belanja operasional dan belanja modal dalam APBD 2024 yang dinilai besar dan berdampak pada anggaran sektor lain. Gerindra juga menyesalkan tingginya Silpa tahun 2024 dan berharap kejadian serupa tidak terulang di tahun mendatang.
Fraksi Demokrasi Keadilan yang diwakili Danny Dwi Anggara menekankan pentingnya keberpihakan APBD terhadap rakyat kecil. “Setiap rupiah dari APBD harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Secara umum, seluruh fraksi sepakat bahwa penyampaian pandangan umum ini merupakan bentuk kontribusi konstruktif untuk memperkuat pembangunan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan.
Kemudian rapat ditutup oleh ketua DPRD setelah usai menyampaikan tanggapan fraksi fraksi terhadap LKPJ Bupati tahun 2024 seraya mengucapkan Alhamdulillah rapat dengan resmi ditutup.(003).












