Banner Iklan
Berita Daerahjawa tengah

“Rp 213 Juta untuk Kebersihan Kantor DPUPR Blora: Ada Apa di Balik Bungkamnya Kepala Dinas?”

211
×

“Rp 213 Juta untuk Kebersihan Kantor DPUPR Blora: Ada Apa di Balik Bungkamnya Kepala Dinas?”

Sebarkan artikel ini

BLORA, suarakeadilannews.id – 10 Juni 2025. Transparansi pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora kini dipertanyakan. Alokasi dana fantastis senilai Rp 213 juta untuk “Jasa Kebersihan Kantor” tahun anggaran 2025 menjadi sorotan tajam, terutama setelah upaya konfirmasi dari awak media suarakeadilannews.id berbuah kebuntuan. Pesan yang dilayangkan kepada Kepala DPUPR Blora tak direspons, memicu dugaan adanya upaya menutup-nutupi informasi vital dari publik.

Awak media, melalui pesan WhatsApp, telah memohon penjelasan rinci kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Hudda, terkait Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor DPUPR Blora yang terdaftar dengan Kode RUP: 53914988. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada respons sama sekali dari pihak DPUPR Blora.

Data awal yang berhasil dihimpun suarakeadilannews.id menunjukkan bahwa proyek jasa kebersihan ini memiliki pagu anggaran yang tidak main-main, mencapai Rp 213.000.000,- untuk volume pekerjaan “1 paket” yang akan dilaksanakan selama Januari 2025 hingga Desember 2025. Metode pemilihan E-Purchasing yang dipilih pun turut menimbulkan pertanyaan, apakah prosesnya benar-benar transparan dan akuntabel, ataukah ada “jalur khusus” yang sengaja disiapkan?

Seorang warga Blora yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya. “Angka Rp 213 juta untuk jasa kebersihan kantor, dalam konteks Blora, adalah jumlah yang sangat signifikan. Publik berhak tahu secara detail, rincian anggaran itu untuk apa saja? Berapa personel kebersihannya? Peralatan apa saja yang dibeli? Jangan sampai anggaran sebesar ini hanya menjadi bancakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” desaknya.

Kemandekan komunikasi dari DPUPR Blora ini sontak memantik berbagai spekulasi. Apakah ada sesuatu yang coba disembunyikan dari pengadaan jasa kebersihan ini? Mengapa Kepala DPUPR Blora memilih bungkam alih-alih memberikan penjelasan yang transparan kepada media yang notabene adalah jembatan informasi bagi masyarakat?

Sikap ‘diam seribu bahasa’ ini justru memicu kecurigaan publik. Pertanyaan besar yang muncul adalah: Apakah pengadaan ini sudah sesuai prosedur dan efisien? Atau jangan-jangan, dana ratusan juta rupiah ini berpotensi menjadi lahan empuk bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab?

Masyarakat Blora kini menanti jawaban. Jangan sampai dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran publik ini terus menggantung tanpa kejelasan. DPUPR Blora wajib hukumnya untuk segera memberikan klarifikasi dan penjelasan rinci kepada awak media dan masyarakat luas, sebelum persoalan ini menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *