Banner Iklan
Berita

Rusaknya Lingkungan Akibat Maraknya PETI Di Pasaman Barat

126
×

Rusaknya Lingkungan Akibat Maraknya PETI Di Pasaman Barat

Sebarkan artikel ini

Suarakeadilannews. Id, Pasaman Barat

Kembali marak kegiatan ilegal mining alias Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) seolah-olah tidak ada takutnya dengan hukum, bahkan sampai saat ini dilokasi Tombang Hilir Nagari Sinurut Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) masih ada kegiatan yang diduga ilegal mining dengan memakai alat berat berupa Excavator terlihat santai bekerja mengeruk emas dalam kawasan hutan lindung tersebut.

 

Dari investigasi yang dikutip dari media NKRI Post dilapangan beserta sebuah video yang diterima media ini pada tanggal (24/9/2024) terlihat alat berat dan beserta box penyaring emas sedang asyik bekerja mengeruk emas.

 

Lebih lanjut Tim awak media mencoba mencari informasi dari sejumlah narasumber terpercaya, mengatakan kepada Tim awak media terdapat oknum koordinator yang mengoordinasikan kegiatan tersebut.

 

“Ada oknum yang mengatasnamakan masyarakat dengan inisial UKH diduga kordinator lapangan,” ujar narasumber yang enggan disebutkan namanya, jum’at (27/9).

 

Narasumber ini pun kemudian menyampaikan tugas Koordinator lapangan tersebut yaitu menyiapkan sejumlah uang untuk koordinasi.

 

“Terkait tugas oknum kordinator UKH ini diduga mengamankan suasana dan informasi diduga ada uang kordinasi setiap bulan per unit alat berat, Lebih kurang Rp60.000.000 keseluruhan, yang diduga uang ini lah untuk kegiatan tersebut agar aman-aman saja.” Ungkapnya.

 

 

Berdasarkan informasi dan hasil investigasi tesebut, Tim awak media kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Kapolda Sumbar Irjen.Pol.Suharyono S.IK. S.H. dengan tegas Kapolda Sumbar menyatakan telah menginstruksikan kepada Kapolres Pasaman Barat dan Jajarannya untuk menindak tegas Ilegal Mining di Wilayah Hukumnya (Wilkum).

 

Melalui pesan WhatsApp tersebut Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono S.IK S.H mengatakan,

 

“Kami tindak tegas yang namanya giat Ilegal, Kapolres sudah saya kasih petunjuk.” ujar Kapolda Sumbar Irjen. Pol.Suharyono S.IK.S.H melalui pesan WhatsApp, Jumat (27/9).

 

Dan Tim awak media juga melakukan konfirmasi kepada Dir Krimsus Polda Sumatra Barat lewat pesan WhatsApp,

 

Hal senada juga disampaikan Dir. Krimsus Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Alfian Nurnas bahwa pihaknya akan menindak tegas praktek pertambangan tanpa Izin.

 

 

“Sudah kita sampaikan ke Kapolres untuk ditindak lanjuti” ujar Dir krimsus Kombes Pol Alfian Nurnas melalui pesan WhatsApp.

 

Terpisah Kapolres Pasaman Barat (Pasbar) AKBP Agung Tribawanto. S.IK lewat pesan WhatsApp mengatakan pihaknya telah berulang kali melakukan penertiban namun menurutnya terdapat benturan kepentingan.

 

“Polres sudah berulang kali laksanakan Gakkum tentang PETI Tersebut, namun ada benturan kepentingan di lapangan, sehingga Kemaren kita sudah koordinasi dengan kodim untuk sama – Sama melakukan penegakan hukum peti tersebut,” ujar Kapolres AKBP Agung Tribawanto kepada Tim awak media melalui pesan WhatsApp.

 

 

Aktivitas tambang ilegal ini masih terus dilakukan penambang sehingga terkesan mengabaikan hukum di NKRI.

 

“Dalam hal Ini para penambang tidak pernah kapok menambang, seakan – akan kebal hukum dengan mengabaikan peraturan dan juga Undang Undang yang berlaku di Negara Indonesia.” Tutur Warga

 

Hal tersebut disampaikan, Pasalnya Sesuai perintah Kapolri dan panglima atas instruksi presiden kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas yang nama nya ilegal mining atau yang lain nya tidak dihiraukan.

 

Diketahui ancaman hukuman maksimal terhadap para pelaku tambang tanpa izin adalah 10 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Berdasarkan Pasal 158 Undang undang Minerba, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan IUP, Izin Pertambangan Rakyat IPR atau Izin Usaha Pertambangan Khusus IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

 

(T I M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *