Banner Iklan
Berita

Sekolah dan Komite Wajib Musyawarah, Transparansi Jadi Benteng Hadapi Tuduhan Pungli

83
×

Sekolah dan Komite Wajib Musyawarah, Transparansi Jadi Benteng Hadapi Tuduhan Pungli

Sebarkan artikel ini

 

MALANG, Suara keadilanews.id– Polemik pembiayaan pendidikan yang kerap dicap sebagai pungutan liar (pungli) kembali mencuat. Namun, pihak sekolah menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar jika melihat regulasi yang berlaku.

Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 48 Tahun 2008, serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, setiap kebijakan anggaran tambahan wajib melalui mekanisme musyawarah mufakat bersama komite sekolah dan orang tua murid. Artinya, tidak ada ruang bagi keputusan sepihak yang bisa merugikan wali murid.

Kepala Sekolah Mohammad Ali menegaskan pihaknya selalu berhati-hati menjalankan amanah regulasi. “Kami selalu melibatkan komite sekolah dalam setiap rencana anggaran. Komite kemudian bermusyawarah dengan orang tua. Jadi tidak ada pungutan sepihak. Permendikbud 75 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2024 sudah jelas mengatur regulasinya,” ujarnya.

Prinsip utama yang dijalankan adalah sukarela. Orang tua dari keluarga tidak mampu mutlak tidak boleh dibebani biaya. Ketua Komite SMP Negeri Pagak Rasim menambahkan, “Yang mampu silakan membantu, yang tidak mampu jangan dipaksa. Itu aturan mainnya.”

Sejumlah wali murid pun mendukung langkah sekolah selama transparansi dijaga. “Kami tidak keberatan membantu asal jelas peruntukannya dan ada hasil musyawarah. Kalau tiba-tiba ditagih tanpa penjelasan, tentu kami tolak,” tegas salah satu orang tua.

Pihak sekolah juga menekankan pentingnya kwitansi sebagai bukti akuntabilitas. “Organisasi tahlil di masjid saja punya catatan pengeluaran, apalagi lembaga pendidikan. Jadi wajar jika wali murid meminta kwitansi sebagai bukti sah bahwa dana masuk ke kas organisasi dan digunakan sebagaimana mestinya,” kata sumber sekolah.

Dengan adanya sinkronisasi antara sekolah, komite, dan orang tua, tudingan pungli sejatinya tidak relevan. Mekanisme musyawarah yang dijalankan sesuai regulasi justru menjadi benteng transparansi agar pendidikan di Malang Raya tetap kondusif, tanpa gesekan sosial akibat mispersepsi. (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *